Kapolda Jatim: Provinsi Madura Berpotensi Ganggu Keamanan

VIVA.co.id - Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim), Inspektur Jenderal Polisi Anton Setiadji, mengimbau wacana pembentukan provinsi Madura dibahas secara terbatas agar tidak menjadi perdebatan publik. Soalnya, wacana itu berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat karena dapat memicu perselisihan.

Anton berpendapat, wacana provinsi Madura adalah urusan politik. Namun, dampaknya bisa berpengaruh pada keamanan dan ketertiban masyarakat di Jatim, terutama di Madura.

"Karena pasti ada yang setuju, ada yang tidak. Kalau sudah begitu, bisa jadi ribut. Itu mengganggu harkamtibmas (pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat),” katanya di Markas Polda Jatim di Surabaya, Jumat, 13 November 2015.

Anton mengaku terus memantau wacana yang memancing pro dan kontra itu. Sejauh ini, belum ada tanda-tanda adanya gangguan yang ditimbulkan dari wacana provinsi Madura.

"Kita pasti lakukan pemantauan. Tidak hanya soal wacana provinsi Madura, soal apa pun yang terjadi di masyarakat," katanya.

Dia menolak berkomentar ketika ditanya pendapatnya tentang pembentukan provinsi Madura. Menurutnya, itu adalah perkara politik yang tak ada sangkut-paut dengan tugas dan fungsi polisi. “Kalau sudah ribut, baru kerjaan polisi.”

Selama lebih sepekan terakhir, muncul wacana pembentukan provinsi baru di Jatim, yakni provinsi Madura. Mereka yang getol menggulirkan wacana itu ialah kelompok yang mengatasnamakan Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Madura (P4M).

Mereka mengklaim mewakili masyarakat Madura. Bahkan, tokoh P4M sudah bersilaturahmi untuk menyampaikan rencana itu kepada Gubernur Jatim, Soekarwo. Pendapat pro dan kontra pun mewarnai wacana itu. (one)