Menko Luhut : Gaji Dubes Tak Cukup untuk Beli Wine

Kamis, 12 November 2015 - 00:38 WIB
Oleh :
Sertijab Menko Polhukam
Sertijab Menko Polhukam
Sumber :
  • VIVA.co.id/Ahmad Rizaluddin
Photo Mini 1
VIVA.co.id
- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan, membantah isu yang menyebut pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama diatur oleh lobi broker.


"Gaji Dubes itu tidak cukup untuk beli
wine
. Masa iya lobi-lobi pakai

cendol
. Kan kalau melakukan lobi itu beli
wine
juga," kata Luhut di

Jakarta, Rabu, 11 November 2015.


Menurut Luhut, pertemuan Presiden Jokowi dengan Presiden Obama resmi  melalui undangan kenegaraan.


Jika memang ada yang memanfaatkan pertemuan keduanya dengan membayar broker atau jasa lobi, kata Luhut, hal itu mungkin di luar agenda undangan resmi.


"Kalau dimanfaatkan pengusaha yang di sini ikut ke sana, ya itu duit

mereka. Tidak ada pemerintah kita bayar mengeluarkan uang," ujar Luhut.
Baca Juga :
Menko Luhut: Masalah di Poso Banyak, Bukan Cuma Terorisme


Baca Juga :
Pemerintah Ingin Revisi UU KPK Dihapus dari Prolegnas
Sebelumnya, isu pertemuan kedua kepala negara itu berawal dari sebuah artikel yang ditulis seorang pengajar Ilmu Politik dan Studi Internasional di Universitas London, Inggris, Michael Buehler di sebuah blog yang dikelola oleh Universitas Nasional Australia (ANU) bernama New Mandala.

Baca Juga :
Mastel: Tepat, Jokowi ke Silicon Valley Saat Ini

Dalam artikel berjudul "Menunggu di Lobi Gedung Putih" yang diterbitkan pada Jumat, 6 November 2015, Buehler menyebut adanya keterlibatan sebuah perusahaan konsultan asal Singapura, Pereira International PTE LTD, yang melakukan pembayaran senilai US$80 ribu atau setara Rp1 miliar kepada perusahaan humas yang berbasis di Las Vegas, R&R Partners.

Pereira International mengklaim mewakili Pemerintah Indonesia di dalam kontrak tersebut. Selain itu, dana yang dibayarkan Pereira adalah biaya yang dikeluarkan demi memuluskan kunjungan Jokowi ke AS.


Buehler mendasarkan tulisan itu dari sebuah dokumen publik yang

diperoleh dari Kementerian Kehakiman AS berdasarkan UU Registrasi

Badan Asing (FARA) pada 17 Juni 2015. (ase)


Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Pereira International mengklaim mewakili Pemerintah Indonesia di dalam kontrak tersebut. Selain itu, dana yang dibayarkan Pereira adalah biaya yang dikeluarkan demi memuluskan kunjungan Jokowi ke AS.
Halaman Selanjutnya