Menko Luhut : Gaji Dubes Tak Cukup untuk Beli Wine
Kamis, 12 November 2015 - 00:38 WIB
Sumber :
- VIVA.co.id/Ahmad Rizaluddin
VIVA.co.id
- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan, membantah isu yang menyebut pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama diatur oleh lobi broker.
"Gaji Dubes itu tidak cukup untuk beli wine . Masa iya lobi-lobi pakai
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Menko Luhut Berencana Kunjungi Reklamasi Pulau G
Baca Juga :
Jokowi Minta Luhut Bereskan Persoalan Reklamasi
"Gaji Dubes itu tidak cukup untuk beli wine . Masa iya lobi-lobi pakai
cendol
. Kan kalau melakukan lobi itu beli
wine
juga," kata Luhut di
Jakarta, Rabu, 11 November 2015.
Menurut Luhut, pertemuan Presiden Jokowi dengan Presiden Obama resmi melalui undangan kenegaraan.
Jika memang ada yang memanfaatkan pertemuan keduanya dengan membayar broker atau jasa lobi, kata Luhut, hal itu mungkin di luar agenda undangan resmi.
"Kalau dimanfaatkan pengusaha yang di sini ikut ke sana, ya itu duit
mereka. Tidak ada pemerintah kita bayar mengeluarkan uang," ujar Luhut.
Sebelumnya, isu pertemuan kedua kepala negara itu berawal dari sebuah artikel yang ditulis seorang pengajar Ilmu Politik dan Studi Internasional di Universitas London, Inggris, Michael Buehler di sebuah blog yang dikelola oleh Universitas Nasional Australia (ANU) bernama New Mandala.
Dalam artikel berjudul "Menunggu di Lobi Gedung Putih" yang diterbitkan pada Jumat, 6 November 2015, Buehler menyebut adanya keterlibatan sebuah perusahaan konsultan asal Singapura, Pereira International PTE LTD, yang melakukan pembayaran senilai US$80 ribu atau setara Rp1 miliar kepada perusahaan humas yang berbasis di Las Vegas, R&R Partners.
Pereira International mengklaim mewakili Pemerintah Indonesia di dalam kontrak tersebut. Selain itu, dana yang dibayarkan Pereira adalah biaya yang dikeluarkan demi memuluskan kunjungan Jokowi ke AS.
Buehler mendasarkan tulisan itu dari sebuah dokumen publik yang
diperoleh dari Kementerian Kehakiman AS berdasarkan UU Registrasi
Badan Asing (FARA) pada 17 Juni 2015. (ase)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
cendol
