KPU Banyak Masalah, DPR Ingatkan Pilkada Tetap Serentak

Selasa, 10 November 2015 - 21:32 WIB
Oleh :
Ilustrasi Petugas TPS Jaga Kotak Suara di Desa Bojongsari
Ilustrasi Petugas TPS Jaga Kotak Suara di Desa Bojongsari
Sumber :
  • andika_nasution
Photo Mini 1
VIVA.co.id
- ‎Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Tamanuri memperkirakan berbagai masalah yang dialami Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari tingkat pusat hingga daerah. Meski begitu menurutnya Pilkada serentak tidak bisa ditunda.


Tekait kendala teknis menurutnya KPU tinggal mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pelaksanaan Pilkada serentak. "Jadi tidak alasan tidak serentak,” kata Tamanuri, Selasa 10 November 2015.


Menurutnya sesuai data KPU berbagai masalah yang muncul saat ini di antaranya sembilan daerah masih belum tuntas menetapkan pasangan calon hingga saat ini. Selain itu, masih ada 22 kandidat belum ditetapkan pencalonannya.

Baca Juga :
Bencana Asap Bisa Ganggu Pilkada Serentak

"Karena belum mendapat surat pemberhentian dari jabatannya dari instansi pemerintah daerah mau pun DPRD," ungkap Tamanuri.
Baca Juga :
Putusan MK Soal Calon Tunggal Patahkan Logika KPU


Baca Juga :
Awasi Penyaluran Dana Desa, Bawaslu Butuh Data Pemerintah
Persoalan lain yang tak kalah penting menurut politikus paratai Nadem ini yaitu kasus pemotongan anggaran pilkada yang terjadi di beberapa daerah. Seperti di Sulawesi Tengah, anggaran yang sebelumnya disepakati sebesar Rp100 miliar dipangkas menjadi Rp88,9 miliar. Sementara itu, di Konawe Utara (Sulawesi Tenggara) anggaran sebesar Rp17,8 miliar dikurangi menjadi Rp14,3 miliar, dan juga Banyuwangi yang anggarannya dipotong sebesar Rp2 miliar.


“Sebelumnya kan saya sudah ngomong itu berkali-kali di Rapat Dengar Pendapat (RDP), terutama waktu itu pembahasan soal anggaran di mana ada daerah yang bermasalah dalam penganggaran untuk KPUD. Tapi buktinya kan persoalan itu masih ada di H -30,” ujar Tamanuri.


Tamanuri, berpendapat sebaiknya pemerintah pusat bersiap menalangi kekurangan anggaran KPUD. Ini bisa ditempuh demi kelancaran proses teknis di daerah, seperti logistik dan honorarium bagi petugas pelaksana.


Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
“Sebelumnya kan saya sudah ngomong itu berkali-kali di Rapat Dengar Pendapat (RDP), terutama waktu itu pembahasan soal anggaran di mana ada daerah yang bermasalah dalam penganggaran untuk KPUD. Tapi buktinya kan persoalan itu masih ada di H -30,” ujar Tamanuri.
Halaman Selanjutnya