Luhut Tuduh Pengusaha Pakai Jasa Lobi Broker AS

Menko Polhukam Luhut Pandjaitan Pimpin Rapat Evaluasi Penanganan Asap
Sumber :
  • VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id
Menko Luhut Berencana Kunjungi Reklamasi Pulau G
- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan membantah pemerintah menggunakan broker lobi agar terjadi pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden AS Barrack Obama, beberapa pekan lalu.

Jokowi Minta Luhut Bereskan Persoalan Reklamasi
Luhut mengatakan, semua urusan dengan pertemuan itu sudah ditangani oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri.

Wiranto Yakin Luhut Akan Perbaiki Kemenko Maritim
Diakui Luhut, memang ada penggunaan broker lobi itu, tetapi bukan oleh Pemerintah Indonesia, melainkan oleh pengusaha yang berkepentingan.

"Saya tahu kok ada lobi-lobi itu untuk kepentingan perdagangan, jadi perusahaan-perusahaan Indonesia yang ada kepentingannya di Amerika, misalnya kelapa sawit, pulp, udang, lingkungan. Mereka memanfaatkan momen kunjungan Presiden itu untuk melakukan pendekatan sana sini," kata Luhut, di Istana Negara, Jakarta, Senin 9 November 2015.

Menurut dia, tidak ada masalah dengan upaya itu. Itu merupakan langkah yang sah-sah saja, karena pengusaha punya kepentingan. Namun, dalam konteks negara, dia membantah tudingan kalau negara juga menyewa broker lobi tersebut.

Termasuk, angka yang disebutkan tersebut adalah US$80 ribu, Luhut mengaku itu urusan masing-masing pengusaha.

"Ya suka-sukanya pengusaha dia mau bayar orang untuk mengurus perusahaannya kan boleh-boleh saja," kata Luhut.



Seperti diketahui, publik di Tanah Air dihebohkan dengan rumor mengenai penggunaan jasa pelobi untuk membantu memuluskan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat pada akhir Oktober lalu. 

Rumor bermula dari sebuah artikel yang ditulis seorang pengajar Ilmu Politik dan Studi Internasional di Universitas London, Inggris, Michael Buehler di sebuah blog yang dikelola oleh Universitas Nasional Australia (ANU) bernama New Mandala.

Dalam artikel berjudul "Menunggu di Lobi Gedung Putih" yang diterbitkan pada Jumat, 6 November 2015, Buehler menyebut adanya keterlibatan sebuah perusahaan konsultan asal Singapura, Pereira International PTE LTD, yang melakukan pembayaran senilai US$80 ribu, atau setara Rp1 miliar kepada perusahaan humas yang berbasis di Las Vegas, R&R Partners. 

Pereira International mengklaim mewakili Pemerintah Indonesia di dalam kontrak tersebut. Selain itu, dana yang dibayarkan Pereira adalah biaya yang dikeluarkan demi memuluskan kunjungan Jokowi ke AS. 

Buehler mendasarkan tulisan itu dari sebuah dokumen publik yang diperoleh dari Kementerian Kehakiman AS berdasarkan UU Registrasi Badan Asing (FARA) pada 17 Juni 2015.

(asp)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya