1.300 Madrasah di Wilayah Perbatasan akan Dipugar

Kamis, 5 November 2015 - 13:04 WIB
Oleh :
Santri-santri di pondok pesantren Lirboyo main sepakbola api
Santri-santri di pondok pesantren Lirboyo main sepakbola api
Sumber :
  • FOTO ANTARA/Arief Priyono
Photo Mini 1
VIVA.co.id
- Wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tertangga jauh tertinggal dalam banyak hal. Mengejar ketertinggalan dari sisi pendidikan, Kementerian Agama akan membangun dan merevitalisasi 1.300 Madrasah serta pesantren di perbatasan.


"Pesantrennya kita beri anggaran, sarana-prasarana, ustad-ustad, dan guru. Untuk Madrasah kita kirim guru yang menetap dan disebar di ke seluruh wilayah perbatasan," kata Direktur Jenderal Pendidikan Islam dari Kementerian Agama, Kamarudin Hamin, di Jakarta, Kamis 5 November 2015.


Kamarudin menjelaskan dari anggaran pendidikan sekitar 408 triliun rupiah atau 20 persen dari APBN hanya 46 triliun atau 10 persen yang dialokasikan untuk pendidikan islam.
Baca Juga :
Fokus Daerah Terluar, Panglima Minta Infrastruktur Dibenahi


Baca Juga :
MPR Desak Pemerintah Lakukan Percepatan Pembangunan
"Padahal pendidikan islam memberi kontribusi 22 persen terhadap pendidikan nasional. Ini yang kita terus berjuang supaya anggarannya bertambah, supaya bisa dimanfaatkan ke daerah," kata Kamarudin.

Baca Juga :
Wilayah Perbatasan Indonesia Kurang Pendidikan Agama

Kamarudin memaparkan perbaikan pendidikan agama di wilayah perbatasan saat ini terus berjalan. Kementerian Agama terus melakukan kordinasi dengan beberapa pimpinan daerah serta Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pembangunan kawasan perbatasan.


Koordinasi ini juga untuk menentukan skala prioritas pembangunan pendidikan di perbatasan. "Seperti penambahan ruang kelas menjadi salah satu fokus dari Kemenag untuk merevitalisasi pendidikan islam. Disamping itu, Pemda daerah juga wajib melengkapi standar pelayanan minimum karena pemerintah pusat telah mengirimkan dana yang besar," ujar Kamarudin. (ren)



Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Koordinasi ini juga untuk menentukan skala prioritas pembangunan pendidikan di perbatasan. "Seperti penambahan ruang kelas menjadi salah satu fokus dari Kemenag untuk merevitalisasi pendidikan islam. Disamping itu, Pemda daerah juga wajib melengkapi standar pelayanan minimum karena pemerintah pusat telah mengirimkan dana yang besar," ujar Kamarudin. (ren)
Halaman Selanjutnya