Program Bela Negara Diminta Jangan yang Militeristik
Senin, 2 November 2015 - 10:22 WIB
Sumber :
- Antara/ Widodo S Jusuf
VIVA.co.id - Mantan Juru Bicara Presiden, Adhie Massardi, mengaku setuju dengan konsep pelatihan dan pendidikan bela negara untuk rakyat. Tetapi pendidikan itu idealnya dirancang tidak dengan konsep yang militeristik atau pelatihan-pelatihan ala militer.
Menurut Massardi, pelatihan bela negara semestinya lebih diutamakan pada penanaman nasionalisme atau cinta bangsa dan negara. Karena itu, pendidikan bela negara semestinya juga melibatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Pendidikan bela negara dengan konsep seperti itu diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk menjaga segala aset bangsa, termasuk aset kebudayaan dan sumber daya alam. Pemahaman yang kuat atas nasionalisme niscaya terbangun rasa untuk mempertahankan negara.
Berbeda dengan pendidikan bela negara yang dirancang berdasarkan konsep ala militer, yang dikhawatirkan hanya dipahami sebagai membela negara dalam bentuk mengangkat senjata, sementara nasionalisme yang sesungguhnya tak terbangun.
Akibatnya, banyak kebijakan, terutama di sektor ekonomi, tidak mencerminkan bela negara. Kebijakan ekonomi, lebih banyak mementingkan pemilik modal dan investor asing. Sementara rakyat yang menjadi korban.
"Contoh, asap (baca: bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan). Muncul karena pembuat kebijakan pro asing, pengusaha," katanya dalam diskusi Forum Senator, di Jakarta, kemarin.
Massardi, yang merupakan Juru Bicara Presiden keempat Abdurrahman Wahid itu, mengingatkan bahwa bela negara bukan berarti antiasing. Lagi pula, sejak dulu, Indonesia sudah bersahabat dengan asing.
Tapi, katanya, Pemerintah jangan tunduk kepada asing, yang justru mengorbankan kepentingan nasional dan rakyat. "Kita bukan antiasing, tapi tidak mau asing yang mendikte," kata dia. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Akibatnya, banyak kebijakan, terutama di sektor ekonomi, tidak mencerminkan bela negara. Kebijakan ekonomi, lebih banyak mementingkan pemilik modal dan investor asing. Sementara rakyat yang menjadi korban.
