Yusril Sayangkan Kunjungan Jokowi ke Amerika Serikat
Senin, 26 Oktober 2015 - 17:15 WIB
Sumber :
- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
VIVA.co.id
- Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Izha Mahendra menyayangkan kepergian Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat, Menurutnya keberangkatan itu tidak dalam agenda yang mendesak.
Menurut Yusril saat ini pemerintah harusnya lebih fokus menangani bencana kebakaran hutan yang telah mengambil korban jiwa, serta ancaman kesehatan dan kerusakan lingkungan yang teramat parah.
Sehingga menjadi tidak bijaksana bagi presiden yang meninggalkan Indonesia tanpa agenda yang jelas.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Pilkada DKI, Yusril Pasrah
Menurut Yusril saat ini pemerintah harusnya lebih fokus menangani bencana kebakaran hutan yang telah mengambil korban jiwa, serta ancaman kesehatan dan kerusakan lingkungan yang teramat parah.
Sehingga menjadi tidak bijaksana bagi presiden yang meninggalkan Indonesia tanpa agenda yang jelas.
"Pas saya dengar bahwa dari Mas Pram (Sekretaris Kabinet Pramono Anung) Presiden tidak bawa agenda Freeport, di situ berarti tidak ada agenda yang mendesak. Jadi seharusnya di sini saja, urus asap," ujar Yusril, Senin 26 Oktober 2015
Selain itu, Yusril juga mengkritisi kebijakan pemerintah meningkatkan penghasilan pajak, ia menilai mustahil bisa meningkatkan penghasilan pajak jika transaksi jual beli di masyarakat lemah.
"Mustahil pemerintah menaikkan pajak kalau harga jual beli di masyarakat lemah," ungkap pria yang pernah menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara tersebut.
Kenaikan pajak, menurutnya, sangat merugikan masyarakat apalagi kenaikan pajak yang nominalnya hampir sebesar 100 persen dinilai sangat memberatkan mereka yang memiliki lahan sempit di Jakarta.
"Pajak bumi dan bangunan hampir naik 100 persen, jadi ini tidak ada keberpihakan kepada rakyat," ujarnya.
Akibat dari kenaikan pajak, masyarakat akan menjual lahannya dan memicu banyaknya angka kemiskiman di Ibukota.
"Seperti di Jakarta dengan dinaikkan pajak tanah, dengan lahan terbatas, lama-lama orang tidak mampu bayar pajak, lalu akibatnya dijuallah tanahnya. Dan saat ini Jumlah orang miskin makin meningkat 8 juta dalam setahun pada pemerintahan Jokowi," katanya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Pas saya dengar bahwa dari Mas Pram (Sekretaris Kabinet Pramono Anung) Presiden tidak bawa agenda Freeport, di situ berarti tidak ada agenda yang mendesak. Jadi seharusnya di sini saja, urus asap," ujar Yusril, Senin 26 Oktober 2015
