JPPR Tracking Validasi DPT Pilkada Versi KPU

Kamis, 22 Oktober 2015 - 14:26 WIB
Oleh :
Periksa kertas suara
Periksa kertas suara
Sumber :
  • VIVAnews/Ikhwan Yanuar
Photo Mini 1
VIVA.co.id
- ‎Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan Daftar Pemilih Tetap  Pemilihan Kepala Daerah serentak yang akan diselenggarakan pada 9 Desember mendatang. DPT sering menjadi masalah karena memicu banyak kecurangan seperti penggelembungan suara.


Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Masykurudin Hafidz, mengatakan atas dasar itu lembaganya melakukan penelusuran akurasi data yang dipublish KPU. Ini untuk menguji sejauhmana validitas data agar tidak menimbulkan kecurangan dalam Pilkada. Menurutnya ada tiga hal yang menyebabkan DPT tidak valid.


"Pertama, administrasi kependudukan kita masih lemah. Sistem administrasi kependudukan kita masih belum mencerminkan data yang valid dan mutakhir," katanya saat di hubungi, Kamis 22 Oktober 2015.
Baca Juga :
Bupati Seram Timur Pesta Syukuran Pelantikan di Ambon


Baca Juga :
Tiga Kali Mencalonkan, Raja Ini Akhirnya Jadi Bupati
Ia menjelaskan perpindahan penduduk, pendataan kelahiran, pelaporan kematian dan pencatatan pernikahan yang belum maksimal berpengaruh langsung kepada data data pemilih, karena data kependudukan tersebut menjadi sumber data pertama yang dimutakhirkan oleh KPU. "Selama administrasi kependudukan kita masih bermasalah maka sepanjang itu DPT kita masih menyisakan masalah juga," katanya.

Baca Juga :
Pemenang Pilkada Dilantik, KPU-Bawaslu Jatim Dibelit Korupsi

K‎edua, ‎ketidakmaksilan petugas dalam pemutakhiran data pemilih. Panjangnya proses pemutakhiran dari Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu  (DP4), Daftar Pemilih Sementera (DPS) hingga DPT tambahan tidak dijadikan peluang dan kesempatan untuk semaksimal mungkin menjadikan data pemilih akurat, bersih dan mutakhir.


"Panjangnya proses pemutakhiran data justru menjadikan sistem koordinasi antara petugas lapangan dengan KPU diatasnya kurang baik, misalnya hasil pemutakhiran lapangan tidak tercermin di Desa atau Kecamatan," katanya.


Ketiga, lemahnya partai politik, termasuk pasangan calon atau kandidat dalam mengawal dan mengawasi data pemilih. Padahal ini penting dilakukan untuk memastikan data pemilih akurat. Partai politik atau pasangan calon dalam Pemilu dan Pilkada seringkali menggugat data pemilih setelah dinyatakan kalah atau diujung pelaksanaan pemilihan.


"Sementara diawal-awal tahapan seringkali melupakan proses pemutakhiran data pemilih ini," katanya.




Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Panjangnya proses pemutakhiran data justru menjadikan sistem koordinasi antara petugas lapangan dengan KPU diatasnya kurang baik, misalnya hasil pemutakhiran lapangan tidak tercermin di Desa atau Kecamatan," katanya.
Halaman Selanjutnya