Satu Tahun Jokowi, NU Sanjung Penegak Hukum dan Kritik DPR

VIVA.co.id - Nahdlatul Ulama (NU) menilai, secara objektif sejumlah aspek dalam masa setahun usia pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ada yang disanjung dan diapresiasi, namun sebagian yang lain dikritik belum optimal.

NU mengapresiasi kinerja dan konsolidasi lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan kehakiman dalam menjalankan agenda penegakan hukum. Lembaga-lembaga itu telah menunjukkan kinerja terbaik mereka.

"Kepolisian dan Kejaksaan dalam setahun terakhir telah menunjukkan tajinya dalam upaya melakukan pemberantasan korupsi. Beberapa kasus besar telah diungkap. Kini masyarakat menunggu penuntasannya," kata Robikin Emhas, Ketua bidang hukum dan perundang-undangan Pengurus Besar NU, melalui keterangan tertulisnya kepada VIVA.co.id, Selasa, 20 Oktober 2015.

Aspek yang belum optimal dalam penegakan hukum, kata Robikin, ialah peran organisasi profesi advokat atau pengacara. Profesi itu dinilai cukup vital dan tak dapat dipandang sebelah mata dalam proses penegakan hukum. Sayangnya, Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), organisasi advokat terbesar di Indonesia malah terbelah tiga. Akibatnya, para advokat tak dapat maksimal mengimbangi kinerja lembaga penegak hukum.

Aspek yang dikritik NU dalam setahun pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Indikatornya adalah minimnya produk legislasi yang dihasilkan sepanjang periode awal Parlemen.

"Kinerja pembentuk undang-undang dinilai lamban. Bahkan jauh dari target yang ditetapkannya," ujar Robikin.

Dalam bidang hak asasi manusia, pemerintahan Jokowi masih lemah. Robikin menyebut contoh kerusuhan bermotif suku dan agama di Tolikara dan Aceh Singkil. Aparat lalai mengantisipasi kerusuhan itu sehingga menimbulkan korban dan berpotensi menyimpan dendam yang sewaktu-waktu dapat muncul lagi.