Bentrok Aceh Singkil Disebabkan Lemahnya Intelijen

Kerusuhan di Singkil, Aceh
Sumber :
  • Zulkarnaini Muchtar (Banda Aceh)
VIVA.co.id
Mantan Kapolres Aceh Singkil Tidak Dijerat Pidana
- ā€ˇPertikaian beraroma agama pecah di Kabupaten Aceh Singkil. Sebuah gereja di Desa Sukamakmur Kecamatan Gunung Meriah dibakar massa. Angota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Arteris Dahlan, melihat ada pihak yang sengaja memanfaatkan peristiwa ini.

Kapolri Tunjuk Kapolres Baru Aceh Singkil

"Saya sarankan, semua pihak menahan diri. Ini sepertinya ada desain besar," katanya, saat dihubungi, Jumat 16 Oktober 2015.
Gereja Tak Berizin di Aceh Singkil Diminta Jadi Puskesmas


Kecurigaanya ini berdasarkan rentetan peristiwa berbau SARA beberapa waktu ke belakang. "1 Syawal masjid dibakar, 1 Muharam gejera dibakar, tidak ada yang salah dengan umat di sana," katanya.


Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menjelaskan, semua pihak harus cermat dan bijak dalam menyikapi Surat Keputusan Bersama Dua Menteri (SKB2 Menteri). Di mana SKB 2 Menteri, selama ini sering disikapi secara emosional oleh banyak pihak.


Menurutnya, SKB 2 Menteri justru lebih ringan dari aturan sebelumnya, terutama terkait pendirian rumah ibadah. Pencabutan SKB 2 Menteri harus jelas dalam perspektif apa? Dan, apakah pencabutan solusi efektif?


"Walaupun saya sadari betul SKB 2 Menteri potensial bertentangan dengan konstitusi dan sering dipakai sekelompok kecil orang yang intoleran untuk mengganggu kelompok lain. Tetapi, dalam banyak hal SKB juga efektif mencegah konflik," katanya.


Terkait kasus pembakaran gereja di Aceh Singkil, menurutnya permasalahan ada di pemerintah, dalam hal ini intelijen negara. Bukan dipermasalahkan SKB 2 Menteri seperti yang dibicarakan sejak awal.


"Saya heran, kok aksi ribuan massa luput dari pantauan intel. Negara punya banyak intel, tidak hanya BIN, Pemda, polisi, jaksa, TNI punya kekuatan intelijen. Tapi untuk Tolikara dan Singkil terkesan negara tidak hadir," katanya.


Arteris menuntut pemerintah bekerja serius dan berencana untuk meyakinkan seluruh warga negara Indonesia merasa aman dan nyaman. "Manajemen krisisnya pemerintah harus mudah dipahami dan terukur serta efektif," katanya. (asp)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya