Pansel KPK: Ada Motivasi Terselubung DPR Revisi UU KPK

VIVA.co.id - Anggota Panitia Seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK), Yenti Ganarsih, menilai ada yang aneh dalam pembahasan revisi Undang-Undang tentang KPK yang diprakarsai Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat.

Dia menengarai pembahasan revisi itu mendadak di tengah pekerjaan rumah KPK yang masih banyak.

"Kayaknya terlalu dipaksakan. Saya pikir ini coba-coba, karena empat bulan begitu. Tiba-tiba mau ada revisi," kata Yenti Ganarsih saat ditemui VIVA.co.id di Semarang, Kamis, 7 Oktober 2015.

Pansel mencermati beberapa kriteria janggal dalam revisi Undang-Undang KPK yang sudah masuk dalam Baleg DPR. Misalnya, ada pasal batasan usia bagi KPK yang hanya sampai 12 tahun.

Posisi KPK sebagai lembaga pemberantasan dan pencegahan korupsi, bahkan tetap dibutuhkan hingga 30 tahun mendatang.

"Tolok ukurnya apa. Sementara korupsi masih tinggi. Harusnya, ukurannya korupsi sudah turun. Kalau suatu saat turun pun, KPK tetap ada dengan fungsi pencegahan," ujar Yenti.

Ia menyebutkan, sepanjang tahun 2014, KPK telah menangani 36 kasus besar di Indonesia. Sementara itu, Kepolisian menangani 600 kasus, dan Kejaksaan 700 kasus. Bahkan, jika ada kasus korupsi di dua institusi penegak hukum itu, KPK juga menanganinya.

"Ini jadi kemunduran kalau KPK tidak didorong. Padahal, negara-negara lain sedang membentuk lembaga anti korupsi," kata Yenti.

Pansel KPK mempertanyakan motivasi terselubung di balik pembahasan 12 pasal dalam naskah revisi Undang-Undang KPK.