Menteri yang Baru Belum Lapor Harta ke KPK
Jumat, 2 Oktober 2015 - 06:37 WIB
Sumber :
- ANTARA FOTO/Reno Esnir
VIVA.co.id
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghimbau menteri atau penyelenggara negara yang baru saja dilantik untuk segera memberikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Setidaknya ada enam menteri baru dalam kabinet pemerintahan usai Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle: Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Kemaritiman Rizal Ramli, Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Thomas Lembong sebagai Menteri Perdagangan, serta Sekretaris Kabinet, Pramono Anung.
Tidak hanya Menteri, terdapat juga BUMN yang mempunyai komisaris baru. Salah satunya adalah Fadjroel Rachman yang saat ini menjadi Komisaris Utama PT Adhi Karya.
"Tentu kami mengimbau kepada menteri yang baru dilantik. Tak hanya menteri, tapi jabatan-jabatan yang harus lapor seperti Komisaris BUMN," kata Pelaksana Tugas Pimpinan KPK, Johan Budi, di kantornya, Kamis 1 Oktober 2015.
Tidak hanya Menteri atau Komisaris BUMN, Johan menilai Kepala Badan lntelijen Negara (BlN) yang kini dijabat Sutiyoso, juga perlu lapor harta kekayaan. Lantaran Kepala BIN dinilai termasuk pihak yang wajib lapor.
"Menurut saya perlu. Dia kan penyelenggara negara juga," ujar dia.
Johan menyebut, sejauh ini, pejabat baru yang telah melapor harta kekayaan hanya Pramono Anung.
Baca Juga :
Cek Fakta: Anies Resmi Ditahan KPK
Integritas Firli Bahuri dan Komitmen Penegakan Hukum Irjen Karyoto
Setelah mempertimbangkan semua bukti-bukti pelanggaran etik yang dilakukan Firli saya menyimpulkan Firli memang bukan pribadi yang berintegritas.
VIVA.co.id
8 Januari 2024
Baca Juga :
