Respons Tragedi Mina, Jokowi Diminta Tiru Soeharto
Jumat, 2 Oktober 2015 - 00:07 WIB
Sumber :
- REUTERS/Stringer
VIVA.co.id
- Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siraj mendesak Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan protes yang lebih keras kepada pemerintah Arab Saudi. Hal tersebut seperti yang dilakukan Presiden Soeharto ketika tragedi Mina sebelumnya.
"Presiden Jokowi tidak tegas dalam menyikapi tragedi Mina yang menyebabkan puluhan jemaah haji asal Indonesia meninggal dan puluhan lainnya tak diketahui nasibnya. Kondisi ini sangat berbeda ketika pemerintah RI dipimpin presiden Soeharto," katanya di sela-sela acara peresmian kantor PC NU Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Kamis 1 Oktober 2015 malam.
Dengan jumlah jemaah haji yang terbanyak, Menteri Agama harus berdiri sejajar dengan pemerintah Arab Saudi mengungkap tragedi Mina.
"Jemaah haji asal Indonesia itu yang paling banyak. Sehingga ketika bukan waktunya dan jalurnya untuk lempar jumroh tetap saja jemaah haji asal Indonesia menjadi korban,"ungkapnya.
Said Aqil mengatakan berdasarkan keterangan umat NU yang masih di Jeddah, hingga saat ini diperkirakan lebih dari 57 jemaah haji yang meninggal dalam tragedi mina dan puluhan lainnya masih hilang dan belum diketahui nasibnya.
"Pemerintah melalui kementerian agama dan instansi lain yang berwenang harus menemukan jemaah haji yang hilang dan belum ditemukan. Bila perlu ikut memeriksa kontainer yang berisi jenasah korban Mina untuk memastikan korban tersebut terdapat jemaah haji asal Indonesia,"terangnya.
Baca Juga :
PBNU Kutuk Perusakan Vihara di Tanjung Balai
Said Aqil terulangnya kejadian Mina ini karena pemerintah Arab Saudi kurang memperhatikan sumber daya manusia yang dipekerjakan untuk mengurus ibadah tahunan umat muslim ini. Hal itu lah menurutnya yang harus menjadi fokus di masa depan. Sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali.
"Sarana dan prasarana sangat modern namun sumber daya pekerja yang dimiliki Arab Saudi sangat buruk sehingga tragedi Mina kembali terulang dan jemaah haji asal Indonesia kembali turut menjadi korban," ungkapnya.
Presiden Jokowi Santai UU Amnesty Digugat
"Sudah jadi budaya di Indonesia."
VIVA.co.id
10 Agustus 2016
Baca Juga :
