Kementerian PUPR Rumuskan Formula Solusi Pengadaan Tanah

Kamis, 1 Oktober 2015 - 00:02 WIB
Oleh :
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Sumber :
Photo Mini 1
VIVA.co.id
Baca Juga :
Baru 60 Persen Tanah di Surabaya yang Bersertifikat
- Proses pengadaan tanah saat ini masih menjadi kendala terbesar dalam pembangunan insfrastuktur di tanah air. Sehingga, diperlukan rumusan strategis dan mekanisme yang efektif dan efisien, agar dapat menjawab kendala tersebut.

Baca Juga :
Menanti Pintu Gerbang Dunia di Kulonprogo

Demikian diungkapkan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dr. Ir Hermanto Dardak, MSc saat memberikan sambutan sekaligus membuka Rapat Kerja Percepatan Pengadaan Tanah Infrastuktur PUPR dengan tema “Peningkatan Kolaborasi, Komunikasi, dan Networking Pelaku Pengadaan Tanah untuk Kepastian Pembangunan Infrastuktur PUPR" di Jakarta, Selasa 29 September 2015.
Baca Juga :
Kementerian PUPR Terseret Kasus Suap Damayanti


Menurut Dardak, kebutuhan tanah untuk pembangunan infrastuktur PUPR yang berhasil dibebaskan memang masih belum terlalu signifikan. Dengan begitu, lanjut Dardak, diperlukan upaya lebih optimal agar tercipta percepatan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan insfrastuktur tahun 2015-2019.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

Ia berharap, rapa kerja tersebut dapat menghasilkan inventarisasi permasalahan secara komprehensif. Sehingga, selanjutnya dapat dirumuskan formula dan mekamisme terbaik untuk solusi pengadaan tanah.


Dengan begitu, diharapkan ketersediaan tanah untuk pembangunan infrastuktur PUPR akan terwujud dengan baik. Dardak juga menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk senantiasa mencari solusi terhadap setiap tantangan pembangunan infrastuktur, agar ke depan pelaksanaan pembangunan infrastuktur PUPR dapat terwujud dengan optimal. 


Sementara itu, Ketua Penyelenggara Rapat Kerja Percepatan Pengadaan Tanah Infrastuktur PUPR yang juga selaku Kepala Bidang Fasilitasi Pengadaan Tanah, BPIW Kementerian PUPR, Samsi, menjelaskan rapat kerja tersebut dihadiri perwakilan pejabat satuan kerja (Satker) serta pejabat pembuat komitmen (PPK) di lingkungan Kementerian PUPR dari seluruh Indonesia. Kegiatan ini sendiri akan dilaksanakan selama dua hari, yakni tanggal 29-30 September 2015.


Samsi berharap, raker akan menciptakan terjalinnya komunikasi dan mekanisme monitoring pengadaan tanah. "Kemudian teridentifikasinya permasalahan umum pengadaan tanah yang terjadi pada pembangunan infrastuktur PUPR," ujarnya.


Selain itu, raker tersebut akan mewujudkan rumusan rekomendasi dan solusi untuk mempercepat pengadaan tanah. "Serta teridentifikasinya rekomendasi penyusunan rencana kerja fasilitasi pengadaan tanah," jelasnya.


Di tempat yang sama, Prof. Dr. Ir. Budi Mulyanto, M.Sc, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementeraian Agraria dan Tata Ruang yang hadir sebagai narasumber menyambut positifinsiatif BPIW Kementerian PUPR yang melaksanakan rapat kerja percepatan pengadaan tanah.

Dengan begitu, Iaber harap, setiap permasalahan pengadaan tanah dapat diselesaikan dengan efektif dan efisein. Sehingga, setiap pembangunan yang memerlukan tanah akan berjalan dengan lancar.


Ke depan, ia juga berharap, pelaksanaan raker tersebut dapat dilaksanakan dengan melibatkan lebih banyak stakehoder, karena persoalan tanah selalu menyangkut banyak pihak. "Terutama pemerintah daerah, baik kabupaten/kota atau juga provinsi," katanya.

Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menurut Dardak, kebutuhan tanah untuk pembangunan infrastuktur PUPR yang berhasil dibebaskan memang masih belum terlalu signifikan. Dengan begitu, lanjut Dardak, diperlukan upaya lebih optimal agar tercipta percepatan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan insfrastuktur tahun 2015-2019.
Halaman Selanjutnya