DPRD: Biaya Kunjungan Gubernur Ganjar ke Eropa Rp2,3 Miliar
Selasa, 29 September 2015 - 09:56 WIB
Sumber :
- VIVAnews/Fajar Sodiq (Solo)
VIVA.co.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah memprotes kunjungan kerja Gubernur Ganjar Pranowo ke dua negara di Eropa, Jerman dan Belanda, serta Suriname. Lawatan bersama 21 orang pejabat teras Pemerintah Provinsi itu dianggap pemborosan anggaran karena berbiaya sebesar Rp2,3 miliar.
"Seharusnya kunjungan kerja ke luar negeri dipertimbangkan. Apalagi Pak Gubernur selalu menggembar-gemborkan efisiensi anggaran di semua bidang," kata anggota Komisi B DPRD Jateng, Riyono, di Semarang, Selasa, 29 September 2015.
Riyono menyebut kunjungan kerja pada 27 September sampai 9 Oktober 2015 itu sangat tidak efektif. Sebelumnya Gubernur juga pernah melakukan kunjungan serupa ke luar negeri beberapa saat lalu belum membuahkan hasil nyata.
"Kunjungan Gubernur ke Tiongkok beberapa waktu lalu saja tidak memberikan dampak untuk pembangunan di Jateng, kalau untuk kepentingan investasi, sekarang mana buktinya," politikus Partai Keadilan Sejahtera itu menggugat.
Baca Juga :
Ganjar Pranowo Siap Jadi Calon Gubernur Jakarta
Menurutnya, anggaran besar yang dihabiskan untuk kunjungan bersama puluhan delegasi itu sebaiknya digunakan untuk melaksanakan program-program pengentasan kemiskinan di Jateng yang terus meningkat.
Anggota Komisi B DPRD Jateng, Achsin Ma'ruf, berpendapat bahwa salah satu agenda Gubernur ke negara kecil Suriname justru tidak memiliki urgensi bagi masyarakat Jateng.
"Secara kualitas pendidikan dan kebudayaan, Suriname tidak lebih baik dari Jateng. Kalau cuma untuk menyambung silaturahmi, jangan menghambur-hamburkan uang rakyat," kata Achsin, politikus Partai Amanat Nasional.
Sementara itu, kalangan aktivis antikorupsi Jateng menilai kunjungan kerja itu lebih banyak acara seremonial. Efektivitas kunjungan untuk kepentingan rakyat Jateng pun sangat diragukan.
"Dulu, Ganjar berjanji melakukan efektivitas kinerja dengan memanfaatkan teknologi. Tapi, kini ia justru melakukan kunjungan kerja yang berlebih-lebihan," kata Ronny Maryanto, Ketua Divisi Korupsi, Politik dan Anggaran Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi Nepotisme Jawa Tengah.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Sementara itu, kalangan aktivis antikorupsi Jateng menilai kunjungan kerja itu lebih banyak acara seremonial. Efektivitas kunjungan untuk kepentingan rakyat Jateng pun sangat diragukan.
