Kunjungan Kerja Gubernur Ganjar dan Istri ke Eropa Diprotes

VIVA.co.id - Kunjungan kerja Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, ke dua negara di Eropa, yakni Belanda dan Jerman, serta Suriname diprotes aktivis antikorupsi. Tur itu berlangsung selama 27 September hingga 9 Oktober 2015.

Kunjungan itu dianggap pelesiran dan pemborosan anggaran besar di tengah ekonomi masyarakat yang serba sulit. Apalagi agenda itu melibatkan Ketua DPRD dan sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Menurut Kepala Divisi Korupsi, Politik dan Anggaran Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Ronny Maryanto, kunjungan pejabat tinggi Jateng ke tiga negara tak mencerminkan perilaku pejabat yang efisien dan efektif dalam menggunakan uang rakyat. Kunjungan yang menghabiskan anggaran Rp2,3 miliar itu sangat tidak tepat di tengah krisis ekonomi sekarang.

"Warga Jawa Tengah banyak mengalami kesulitan mencari makan, tapi malah ada jatah anggaran Rp2,3 miliar digunakan untuk kunjungan," kata Rony di Semarang, Senin, 28 September 2015.

Rony mengaku sebenarnya tidak menolak kunjungan kerja ke luar negeri, apalagi kalau memang demi kepentingan rakyat. Tapi, jika bentuknya seperti menghambur-hamburkan uang rakyat, tentu harus ditentang. Lagi pula, anggaran kunjungan yang besar itu sangat kontras dengan situasi di Jawa Tengah.

Ia menyebutkan, data terbaru di Badan Pusat Statistik menunjukan jumlah penduduk miskin atau di bawah garis kemiskinan di Jateng justru bertambah 15.210 orang. Pada September 2014, penduduk miskin sebanyak 4,562 juta orang tapi tahun ini malah bertambah menjadi 4,577 juta orang.

"Apalagi Ganjar juga mesti merealisasikan janji-janji kampanyenya. Bukan malah bedol desa mengajak puluhan pejabat ke luar negeri," kata Ronny.

Dia menyayangkan Gubernur maupun Ketua DPRD yang mengajak istri masing-masing dalam kunjungan itu. Apalagi jumlah pejabat dan belasan pebisnis serta akademisi turut dalam perjalanan itu.

"Jika kunjungan ini adalah untuk meningkatkan kinerja, lalu apa kapasitas seorang istri ikut kunjungan kerja. Selain itu, legislatif yang seharunya mengontrol eksekutif tapi juga ikut dalam rombongan," katanya.