Politikus PDIP: Gaji Bukan Alasan Penjagaan Sipir Lemah
Sabtu, 26 September 2015 - 12:20 WIB
Sumber :
- Antara/ Widodo S Jusuf
VIVA.co.id - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Dwi Ria Latifa, menilai alasan gaji sipir bukan sebab penjagaan dan pengawasan di lembaga pemasyarakatan (lapas) menjadi lemah.
Ria berpendapat, kesejahteraan petugas lapas memang harus ditingkatkan. Tetapi lebih penting dari itu adalah integritas mereka sehingga tak mudah tergoda atau tergiur uang sogokan.
"Berapa pun gajinya, puluhan juta, kalau tidak dibangun integritasnya, ya, tidak akan berpengaruh, sama saja," kata Ria dalam sebuah diskusi bertajuk Bebas Lepas di Lapas di Jakarta, Sabtu, 26 September 2015.
Legislator Komisi III DPR itu menyoroti perkara narapidana kasus pajak, Gayus Tambunan, yang diketahui keluar Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, dan berada di sebuah restoran di Jakarta. Gayus keluar penjara untuk menghadiri sidang gugatan perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Utara memang atas seizin Kepala Lapas. Namun keberadaannya di restoran itu dianggap tak sepatutnya.
Menurut Ria, kasus serupa Gayus bisa saja terjadi di lapas lain di Indonesia. Potensi itu muncul karena para sipir kurang mendapatkan pendidikan dan pelatihan menjadi petugas yang berintegritas dan tak mempan disuap. Faktor minus itu ditambah lagi minimnya kuantitas atau sumber daya manusia petugas lapas.
"Memang Lapas kekurangan petugas, perbandingannya satu petugas menjaga 10-15 warga binaan (narapidana)," katanya.
Selain integritas dan kekurangan sumber daya manusia di lapas, masalah infrastruktur juga penting diperhatikan. Sebagian besar bangunan lapas di Indonesia memang kurang memadai.
Juru Bicara Dirjen Pemasyarakatan Kemenkum HAM, Akbar Hadi, mengakui kualitas penjagaan lapas kurang memadai. Faktor itu perlu diperbaiki lewat dukungan penganggaran. "Dari segi kuantitas maupun kualitas tidak memadai. Kami sangat memerlukan dukungan pihak lain," katanya.
Dia berterus terang bahwa secara umum gaji petugas lapas sudah cukup sehingga mengurangi potensi tergoda menerima suap. Dia menyebut gaji tertinggi sebesar Rp13 juta untuk kepala lapas dan Rp5 juta untuk petugas lapas.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menurut Ria, kasus serupa Gayus bisa saja terjadi di lapas lain di Indonesia. Potensi itu muncul karena para sipir kurang mendapatkan pendidikan dan pelatihan menjadi petugas yang berintegritas dan tak mempan disuap. Faktor minus itu ditambah lagi minimnya kuantitas atau sumber daya manusia petugas lapas.