Muhammadiyah: Indonesia Berpotensi Krisis Ekonomi
- VIVA/Agus Rahmat
VIVA.co.id - Pimpinan Pusat Muhammadiyah menilai bahwa kondisi ekonomi saat ini belum memasuki tahap krisis. Namun pelemahan ekonomi saat ini sangat berpotensi memunculkan krisis.
Kesimpulan itu mereka dapatkan dari hasil kajian Tim Pengkaji Ekonomi Muhammadiyah soal situasi ekonomi Indonesia saat ini. Hasil itu sudah mereka laporkan ke Presiden Joko Widodo dalam pertemuan di Istana Negara Selasa 22 September 2015.
"Dengan perlambatan ekonomi saat ini memang belum termasuk krisis tapi bisa berpotensi krisis. Jika tidak ada kebijakan yang strategis komprehensif dan melakukan langkah berani," kata Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir.
Kebijakan ekonomi paket September pertama, yang sudah dikeluarkan oleh Presiden Jokowi, menurut Haedar perlu diapresiasi. Setidaknya ada langkah pemerintah menanggulangi pelambatan ekonomi ini.
Selain itu, menurut kajian Muhammadiyah, krisis juga bisa terjadi kalau ada situasi politik yang tidak kondusif. Untuk itu, Haedar berharap Presiden bisa mempertimbangkan masukan dari Muhammadiyah ini.
"Tetapi ada dua hal yang harus menjadi kerangka berpikir kita. Pertama tentang persepsi konstruktif dan optimisme kita bisa ke luar dari situasi ini," kata Haedar.
Perlambatan Ekonomi
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pelambatan ekonomi saat ini bukanlah sebuah krisis. Itu dikatakan Jokowi, saat memberi sambutan di acara pembekalan calon kepala daerah Partai Nasional Demokrat (NasDem), Senin 21 September malam kemarin.
"Kita alami perlambatan ekonomi, bukan krisis ekonomi," kata Presiden.
Menurut Presiden, walau pertumbuhan ekonomi yang hanya 4,7 persen, tetapi angka itu masih positif dengan pertumbuhan tertinggi terbaik kelima di dunia.
Menurut Jokowi, dalam situasi seperti ini tidak boleh sesama bangsa saling mengejek, mencemooh dan kehilangan optimisme.
"Itu yang kita namakan pola berpikir diubah. Apapun keadaannya, melambat iya, penurunan iya, tapi bukan krisis," ujar dia. (ren)
Sofjan Wanandi: Demo Tak Pengaruh Iklim Investasi
Hanya fenomena politik jelang pilkada.
