Dana Rehabilitasi Tolikara Rp14,7 Miliar Masih Diproses
- Humas Pemerintah Kabupaten Tolikara
VIVA.co.id - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan telah berkoordinasi dengan Polda Papua dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, soal kondisi Tolikara jelang Idul Adha. Dia memastikan, kondisi di Tolikara saat ini aman.
"Dana untuk pembangunan rehabilitasi dari kios-kios Rp14,7 miliar dalam proses," ujar Luhut usai rapat tertutup dengan Kapolri dan Mendagri di kantor Menkopolhukam, Jakarta, Rabu 16 September 2015.
Adapun serah terima terkait rehabilitasi akan dilakukan pada 24 September 2015 atau pada saat Idul Adha. Berdasarkan komunikasinya dengan Kepolisian Papua, tidak ada ancaman terkait pelaksanaan salat Idul Adha. Kondisi di Tolikara dipastikan aman.
Menurut Luhut, pertemuan dengan imam masjid Tolikara juga telah dilakukan beberapa hari lalu. katanya, kedua belah pihak yang sebelumnya berkonflik juga menyadari bahwa penting untuk menjaga keamanan di Tolikara.
Sebelum Gereja Injili Indonesia (GIDI) mengajukan syarat agar masyarakat di Tolikara tidak berbuat anarki saat pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Mereka meminta agar Polda Papua membebaskan dua pelaku kerusuhan di Tolikara bila ingin pelaksanaan salat Idul Adha berjalan aman.
Kemudian, mereka juga meminta masalah ini di selesaikan secara adat bukan berdasar hukum yang berlaku. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sudah menyikapi kabar tersebut. Upaya pertemuan seluruh pihak terkait sudah digelar. Salah satunya adalah membahas permohonan GIDI untuk membebaskan dua anggota mereka.
Hasilnya, permohonan itu ditolak oleh pemerintah. Sebab, keduanya harus diproses hukum bukan melalui jalur adat. Selain itu, negara menjamin keamanan pelaksanaan ibadah salat Idul Adha. Tokoh GIDI juga diminta untuk menjaga situasi di Tolikara tetap damai, agar insiden serupa tidak terulang lagi.
Laporan: Lilis Khalisotussurur/ Jakarta
Pemerintah Diminta Tak Diskriminasi Umat Islam
Umat Islam cenderung diperlakukan tidak adil oleh Pemerintah.
