Ini Kasus Korupsi Terbanyak di Semester Pertama 2015

Senin, 14 September 2015 - 15:22 WIB
Oleh :
ICW saat menggelar konferensi pers
ICW saat menggelar konferensi pers
Sumber :
  • Dianty Windayanti
Photo Mini 1
VIVA.co.id
- Indonesia Corruption Watch (ICW) memaparkan Tren Pemberantasan Korupsi Semester Pertama 2015. Berdasarkan hasil kajian ICW, kasus korupsi sektor non infrastruktur adalah yang paling banyak disidik oleh aparat penegak hukum.


Tercatat sebanyak 169 kasus atau 55 persen dari total kasus korupsi di sektor non infrastruktur yang diusut penegak hukum, dengan kerugian negara mencapai Rp411,4 miliar.


"Karena korupsi bukan hanya terkait dengan pembangunan, pengadaan barang dan jasa saja melainkan juga korupsi terjadi bisa melalui kebijakan serta dana hibah," kata Koordinator Divisi Investigasi ICW, Febri Hendri, di Jakarta, Senin, 14 September 2015.


Sementara kasus yang terkait dengan sektor infrastruktur, ICW mencatat sebanyak 139 kasus atau 45 persen dari total kasus ditangani aparat penegak hukum, dengan kerugian negara sebesar Rp832,3 miliar.


"Meskipun kasus yang termasuk infrastruktur tergolong lebih rendah dari non infrastruktur, tapi kerugian negara yang ditimbulkan hampir dua kali lipatnya. Kasus korupsi jalan, pembangunan jalan tol, dermaga, pelabuhan, bandara itu yang banyak," terang Febri.


Menurut dia, sektor infrastruktur yang paling banyak terjadi ialah pada sektor transportasi sebanyak 32 kasus dengan nilai kerugian negara sebesar Rp113,4 miliar.


Lalu di urutan kedua ialah di sektor pemerintahan sebanyak 20 kasus dengan nilai kerugian negara sebanyak Rp33,3 miliar dan nilai suap sebesar Rp381,5 miliar.


Pada urutan ketiga adalah sektor kesehatan sebanyak 14 kasus dengan nilai kerugian negara sebesar Rp36,9 miliar.


Sementara itu, kasus korupsi paling banyak dari segi non infrastruktur terjadi pada sektor keuangan daerah yakni sebanyak 96 kasus dengan nilai kerugian negara sebesar Rp356 miliar dan nilai suap sebesar Rp24,6 miliar.


Pendidikan menjadi sektor kedua terbanyak dengan 24 kasus serta kerugian negara sebesar Rp18,7 miliar dan nilai suap sebesar Rp50 miliar. Posisi ketiga ada pada sektor sosial kemasyarakatan dengan 21 kasus dan nilai kerugian negara mencapai Rp 21,1 miliar. 
Baca Juga :
Tim Penasihat Hukum Tom Lembong Sebut Kejaksaan Agung Langgar KUHAP dan Melawan Hukum


Baca Juga :
Pakar Sebut Jaksa Ambil Kewenangan Penyidikan di Kasus Korupsi Tata Niaga Timah
ICW membagi kajian penanganan kasus korupsi yang ditangani aparat penegak hukum berdasarkan dua sektor, yaitu sektor infrastruktur dan non infrastruktur. Lingkup penanganan kasus korupsi ini dilakukan pada semester I tahun 2015. (one)

Baca Juga :
KPK Tepis Politisasi di Kasus OTT Gubernur Bengkulu: Penyelidikan Sebelum Pendaftaran Cagub
Ilustrasi Rapat Paripurna di DPR.

DPR Wanti-wanti KPK Jangan Jadi Alat Politik Pilkada Menyusul Penangkapan Gubernur Bengkulu

Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Golkar menyoroti penangkapan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah oleh KPK menjelang pencoblosan Pilkada, 27 November 2024.

img_title
VIVA.co.id
26 November 2024
Baca Juga :