Mendagri: Ada Dokter Gigi Jadi Camat
Senin, 14 September 2015 - 11:52 WIB
Sumber :
- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id
- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal dalam melakukan penataan sistem penyelengaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien serta taat kepada hukum.
Namun demikian, Tjahjo menyadari bahwa kendala yang dihadapi dalam melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah, masih adanya penyalahgunaan wewenang, seperti praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan masih lemahnya pengawasan di internal lingkungan Kemendagri.
"(Reformasi birokrasi) gunanya ya untuk bisa melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional sesuai peraturan yang ada," kata Tjahjo di gedung Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara 7, Jakarta Pusat, Senin 14 September 2015.
Untuk itu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No 81 Tahun 2010 tentang grand design
Tjahjo juga menegaskan, panjangnya proses birokrasi harus menjadi perhatian semua. Agar kasus korupsi memotong birokrasi dengan suap, yang pernah terjadi tak terulang kembali.
"Kami bertekad, mudah-mudahan kasus bupati sampang Fuad Amin bisa jadi yang terakhir, tapi nyatanya toh masih ada lagi. Makanya kami sepakat penandatanganan zona integritas di kemendagri ini tak hanya jadi ceremonial," ujar dia.
Selain itu Tjahjo juga menyayangkan bahwa 58 persen camat se-Indonesia tak memiliki latar belakang pemerintahan. Sehingga menurutnya wajar jika proses perencanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tidak berjalan secara maksimal, lantaran aparatur negara tidak memahami persoalan administrasi dan tata kelola pemerintahan.
"Ada dokter gigi, insinyur teknik jadi camat, ya boleh saja. Asal dia tahu manajemen pemerintahan yang baik. Makanya kami bilang ke KPK, anggaran kami banyak digunakan untuk itu, guna melatih dan mendidik camat-camat tersebut," kata Tjahjo.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Tjahjo juga menegaskan, panjangnya proses birokrasi harus menjadi perhatian semua. Agar kasus korupsi memotong birokrasi dengan suap, yang pernah terjadi tak terulang kembali.
