Soal IPDN, JK: Kekerasan yang Dihilangkan, Bukan Sekolahnya

Selasa, 8 September 2015 - 15:29 WIB
Oleh :
Wakil Presiden, Jusuf Kalla.
Wakil Presiden, Jusuf Kalla.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
Photo Mini 1
VIVA.co.id
- Wakil Presiden, Jusuf Kalla angkat bicara terkait usul pembubaran Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang dilontarkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau sering disapa, Ahok.


Kalla mengaku tak setuju dengan ide Ahok yang mengusulkan agar IPDN dibubarkan.


"IPDN tetap dibutuhkan. Birokrasi di pamong praja. Sekolah apa? Kalau tidak ada sekolah pamongnya," kata Kalla dikantor Wakil Presiden, Mendan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa 8 September 2015.
Baca Juga :
Tak Mau Terjebak Macet Demo, Ini Pengalihan Lalu Lintasnya


Baca Juga :
Dipenuhi Massa, Lalu Lintas di Sekitar Monas Belum Ditutup
Kalla mengakui memang banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bisa mengisi banyak jabatan yang biasa diisi lulusan IPDN. Namun tidak semua PNS mempunyai kualifikasi jabatan tertentu dan mendapat pendidikan seperti di IPDN.

Baca Juga :
Jelang Demo, Lalu Lintas Seputar Istiqlal Macet Parah

"PNS banyak, tapi khusus Pamong, Camat, Lurah itu harus ada pendidikannya. Pemerintah dalam Negeri harus ada sekolahnya juga," katanya.


Politisi senior partai Golkar ini menolak bila pembubaran IPDN dikait dengan kekerasan yang beberapa kali terjadi di IPDN. Di mana kekerasan ini dilakukan oleh para senior saat perpeloncoan.


"Bukan berarti lembaganya dibubarkan. Kekerasannya yang harus dihilangkan," katanya.

Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Politisi senior partai Golkar ini menolak bila pembubaran IPDN dikait dengan kekerasan yang beberapa kali terjadi di IPDN. Di mana kekerasan ini dilakukan oleh para senior saat perpeloncoan.
Halaman Selanjutnya