PAN Masuk Pemerintahan, Tak Jamin Jokowi Kuat
- ANTARA/Yudhi Mahatma
VIVA.co.id - Pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin menilai, bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) dalam koalisi pemerintahan, tak menjamin memperkuat posisi Jokowi. Manuver PAN itu juga tidak berarti memperlemah posisi Koalisi Merah Putih (KMP) sebagai kekuatan penyeimbang.
"Yang pasti bahwa dukungan politik yang notabene juga musuh dalam selimut bagi presidensial akan bertambah dengan masuknya PAN dalam koalisi pemerintahan, karena presidensial menurut konstitusi kita adalah tidak ada koalisi setia dan oposisi setia" kata Irman dalam keterangan tertulisnya kepada VIVA.co.id, Minggu, 6 September 2015.
Menurutdia, salah satu yang penting dicatat, masuknya PAN dalam koalisi pemerintahan tidak semata bisa diasumsikan negatif seperti dalam analisis politik pada umumnya. Namun, masuknya PAN dalam pemerintahan bisa dinilai sebagai pilihan atas haluan terhadap agenda konstitusional yang jelas dan terukur.
"Seperti diketahui bahwa kekuasaan presidensial siapapun pasti sudah dilekatkan agenda, target dan kewajiban konstitusional yang jelas dan terukur, yaitu akselerasi dan pencapaian target pembangunan jangka panjang dan jangka menengah guna pemenuhan, perlindungan, pemajuan dan penegakan hak-hak rakyat seperti yang dijamin oleh konstitusi (Pasal 28 I UUD 1945)," ujarnya menambahkan.
Irman menjelaskan, bergabungnya PAN ke pemerintah, tidak serta merta dilihat sebagai ketidaksetiaan, pencarian bunker atau bahkan berburu kekuasaan karena pindah haluan politik ke jalur pemerintahan yang telah memiliki agenda. Target konstitusional yang terukur adalah juga langkah konstitusional namun tetap harus diwaspadai baik pemerintahan itu sendiri termasuk kekuatan penyeimbang KMP.
(mus)
PAN Minta Warga Surabaya Rela Lepas Risma ke DKI
PAN mencontohkan Joko Widodo, yang awalnya ditolak warga Solo.
