Jaksa Agung Setuju Imbauan Hindari Kegaduhan

Kamis, 3 September 2015 - 14:03 WIB
Oleh :
Jaksa Agung HM Prasetyo
Jaksa Agung HM Prasetyo
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
Photo Mini 1
VIVA.co.id
- Jaksa Agung HM Prasetyo menyambut positif imbauan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan, agar menghindari kegaduhan dalam penegakan hukum dalam negeri. Menurut Prasetyo, prioritas aparat penegak hukum adalah pencapaian terget.

 

“Itu positif. Tidak harus mengundang kegaduhan, bekerja dalam senyap, yang penting golnya tercapai,” ujar Prasetyo di Gedung Kejaksaan Agung, Kamis, 3 September 2015.


Baca Juga :
Kejagung Selidiki Kontrak Lahan Hotel Indonesia
Salah satu penyebab timbulnya kegaduhan politik berawal saat Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menggeledah Kantor PT Pelindo II di Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Jumat pekan lalu. Usai penggeledahan, Direktur PT Pelindo II, Richard Joost (RJ) Lino, pun mengaku tak nyaman dengan aksi tersebut. Bareskrim mengklaim aksi penggeledahan itu terkait adanya laporan dugaan tindak pidana dalam pengadaan 10 mobil crane oleh PT Pelindo II.
Baca Juga :
Buron Kejaksaan Ditangkap gara-gara Sinyal

Kegaduhan akhirnya dipicu juga oleh tindakan RJ Lino di tengah penggeledahan berlangsung. Di depan awak media, Lino menghubungi Kepala Bappenas, Sofyan Djalil, untuk menyatakan keberatannya.
Baca Juga :
Kejaksaan Tahan Dua Tersangka Korupsi Bank DKI


Beberapa kalangan pun menilai tindakan Lino justru sebagai sikap yang tak pantas ditunjukkan oleh seorang pejabat. “Perilaku menelepon dan mempertontonkan komunikasi antara RJ Lino dan Djalil adalah bentuk awal kegaduhan dari dalam istana. Itu suatu ketidakpantasan,” ujar Tigor Doris Sitorus selaku Direktur Eksekutif Jokowi Watch saat dihubungi secara terpisah pada Kamis, 3 September 2015. (one)









Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Beberapa kalangan pun menilai tindakan Lino justru sebagai sikap yang tak pantas ditunjukkan oleh seorang pejabat. “Perilaku menelepon dan mempertontonkan komunikasi antara RJ Lino dan Djalil adalah bentuk awal kegaduhan dari dalam istana. Itu suatu ketidakpantasan,” ujar Tigor Doris Sitorus selaku Direktur Eksekutif Jokowi Watch saat dihubungi secara terpisah pada Kamis, 3 September 2015. (one)
Halaman Selanjutnya