DPRD NTB Tagih Janji Jokowi soal Kawasan Wisata Mandalika
Senin, 24 Agustus 2015 - 12:22 WIB
Sumber :
- ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
VIVA.co.id - Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat (NTB) menemui pimpinan DPR RI. Mereka mengadukan kepada pimpinan DPR tentang janji Presiden Joko Widodo yang akan mengucurkan anggaran Rp1,8 triliun untuk penyelesaian pembangunan kawasan wisata Mandalika di Kuta, di Lombok Tengah.
Kawasan wisata Mandalika diproyeksikan sebagai satu destinasi wisata baru di Indonesia. Presiden Joko Widodo, dalam kunjungan kerjanya ke Lombok Tengah pada 10 April 2015, berjanji membangun infrastruktur penunjang pariwisata senilai Rp1,8 triliun tahun depan.
Masalahnya, Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, Pemerintah tak mengalokasikan anggaran itu dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2016. Padahal RAPBN telah disusun dan dibacakan Presiden dalam pidato kenegaraan pada 14 Agustus 2015. Dia berjanji membicarakannya dengan Presiden.
Seorang delegasi DPRD NTB, M. Syafrudin Bajo, menjelaskan bahwa pembangunan kawasan Mandalika tidak terbatas pada soal pariwisata, melainkan juga perekonomian NTB, khususnya daerah Lombok Tengah. Soalnya dalam rencana besar pembangunan, kawasan itu akan dibangun beberapa fasilitas lain, seperti infrastruktur jalan yang memadai, lapangan golf, bahkan konon juga akan dibangun sirkuit balap mobil Formula 1.
Delegasi DPRD NTB itu juga mempertanyakan konektivitas daerahnya dengan daerah-daerah lain di sekitar. Pasalnya penerbangan ke provinsi itu selama ini masih terbatas. Perwakilan Dinas Pariwisata, Kementerian Pariwisata, berjanji segera membicarakannya dengan pihak Kementerian Perhubungan serta dengan pihak Garuda Indonesia, untuk menambah armada penerbangan dengan tujuan NTB.
“Setelah pimpinan DPR membicarakan hal ini kepada Presiden atau pihak pemerintah, tentu akan diketahui penyebab pemerintah tidak mengalokasikan anggaran untuk penyelesaian pembangunan kawasan wisata itu," Syafrudin, yang juga anggota Komisi I DPRD NTB, sebagaimana dikutip dari laman resmi DPR, Dpr.go.id, pada Senin, 24 Agustus 2015
"Kami berharap agar proyek yang sejatinya sudah lama ini dapat segera terselesaikan mengingat saat ini pariwisata di NTB menjadi penggerak ekonomi masyarakat NTB, mengalahkan sektor tambang,” katanya.
Presiden tak ragu
Dalam kunjungan kerja kala itu, Presiden memang menjanjikan anggaran Rp1,8 triliun untuk pembangunan kawasan wisata Mandalika. Kepala Negara mengaku tak ragu dengan proyek itu karena memang pemerintah terdahulu telah menetapkan kawasan itu sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata.
Penetapan KEK itu untuk mendukung pembebasan lahan di Mandalika yang sudah dilakukan sejak 1987 sebagai kawasan pariwisata.
“Saya kira ini masa depan pariwisata Indonesia dengan konsep ekoturisme yang nantinya memang akan di-positioning-kan pasarnya akan didiferensiasikan, tapi saya belum bisa sebutkan, nanti akan ada itu,” katanya dilansir dari laman resmi Sekretariat Kabinet, Setkab.go.id.
Setelah pembangunan infrastruktur dasar selesai, kata Presiden, paralel dengan infrastruktur pendukung, kawasan itu membutuhkan investasi hingga Rp36 triliun.
Pemerintah tidak ragu menjalankan proyek besar itu di Nusa Tenggara Barat karena sudah melakukan kajian yang menunjukkan kawasan itu paling sesuai untuk pengembangan pariwisata.
Presiden menambahkan, pengembangan kawasan wisata Mandalika bisa menyerap 8.000 tenaga kerja langsung dan bisa membawa banyak manfaat tidak langsung.
“Sejak dari 1987 bukan mundur, kita suntik tahun ini Rp250 miliar, tahun depan (2016) Rp1,8 triliun. Bulan Agustus nanti ada ground breaking (peletakan batu pertama) hotel, berarti sudah mulai bergerak,” ujarnya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Dalam kunjungan kerja kala itu, Presiden memang menjanjikan anggaran Rp1,8 triliun untuk pembangunan kawasan wisata Mandalika. Kepala Negara mengaku tak ragu dengan proyek itu karena memang pemerintah terdahulu telah menetapkan kawasan itu sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata.
