Muncul Forum Lintas Pengurus Wilayah, NU Pecah?

Jumat, 14 Agustus 2015 - 14:12 WIB
Oleh :
Said Agil Siradj Kembali Terpilih Menjadi Ketua Umum PBNU
Said Agil Siradj Kembali Terpilih Menjadi Ketua Umum PBNU
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Zabur Karuru
Photo Mini 1
VIVA.co.id -
Salah satu dari 29 pengurus Forum Lintas Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama, Tarmizi Tahor, mengatakan bahwa aksi penolakan Forum Lintas PWNU terhadap hasil Muktamar ke-33 di Jombang adalah murni inisiatif para pengurus wilayah. Dia menilai pelaksanaan dan hasil Muktamar tidak sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.


"Kalau nggak sesuai (AD/ART) timbulkan bukan sekedar kecewa tapi kesedihan. Kita nggak masalah siapa mau pimpin NU tapi harus sesuai AD/ART," kata Tarmizi di Jakarta Selatan, Jumat, 14 Agustus 2015.


Menurut Tarmizi, pengurus wilayah memiliki hak untuk menolak Muktamar tersebut meskipun masalah ini tidak akan membuat NU pecah. Apalagi, Solahuddin Wahid atau Gus Solah telah berpesan agar NU jangan sampai mengalami perpecahan.
Baca Juga :
Cucu Ulama Besar Membelot dari Kepemimpinan NU


Baca Juga :
NU Sudah Terkontaminasi
"Oh tidak, NU tidak akan pecah. Gus Solah bilang jangan sampai NU pecah," tegas Tarmizi yang juga Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Riau tersebut.

Baca Juga :
Soal Jenggot, KH Said Agil: Itu Guyon Saja

Sebelumnya diketahui, pelaksanaan Muktamar di Jombang pada 1-5 Agustus lalu menyisakan persoalan. Sebanyak 29 pengurus Forum Lintas PWNU, mewakili Pengurus Cabang NU (PCNU), menolak hasil muktamar tersebut karena dinilainya sarat dengan pelanggaran AD/ART.


Mereka tidak mengakui kepengurusan PBNU hasil Muktamar tersebut dan menganggap kepengurusan PBNU dalam kondisi vakum sampai dilakukannya muktamar ulang.


"Meminta kepada Mendagri agar tidak mengakui dahulu kepengurusan PBNU hasil Muktamar ke-33 NU karena cacat hukum, serta memfasilitasi penengahan masalah keormasan di tubuh NU sebagaimana tercantum dalam undang-undang," kata Ketua PWNU Banten, Makmur Masyhar.

Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Mereka tidak mengakui kepengurusan PBNU hasil Muktamar tersebut dan menganggap kepengurusan PBNU dalam kondisi vakum sampai dilakukannya muktamar ulang.
Halaman Selanjutnya