Skandal Beasiswa Supersemar, Keluarga Cendana Jadi Target

VIVA.co.id - Kejaksaan Agung menyatakan belum mengambil langkah terkait eksekusi putusan Mahkamah Agung dalam perkara penyelewengan dana beasiswa Supersemar dengan tergugat mantan Presiden Suharto dan ahli warisnya serta Yayasan Beasiswa Supersemar.

Hal itu dikarenakan pihak kejaksaan belum menerima salinan putusan resmi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) hingga saat ini. "Sampai saat ini kami masih menjadi pihak yang menunggu," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Tony Spontana, Rabu, 12 Agustus 2015.

Masih menurut Tony, Kejaksaan Agung belum mengetahui isi putusan karena pihak dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) belum menyampaikan isi putusannya kepada Kejaksaan.

Meski telah mengetahui bahwa Mahkamah Agung telah memutuskan perkara terkait penyelewengan beasiswa tersebut, namun Tony menyatakan bahwa terkait eksekusi masih harus berkordinasi dengan PN Jaksel.

"Dari Mahkamah Agung itu berkas dikirim ke PN Jaksel, nanti kepaniteraan PN Jaksel akan memberitahukan secara resmi isi putusannya kepada Kejaksaan, kita juga akan koordinasi dengan pihak pengadilan jika akan dieksekusi,” kata Tony.
 
Seperti diketahui, MA mengabulkan peninjauan kembali (PK) perkara penyelewengan dana beasiswa Supersemar dengan tergugat mantan Presiden Soeharto dan ahli warisnya serta Yayasan Beasiswa Supersemar.

Dengan putusan ini, Keluarga Cendana harus membayar US$315 juta dan Rp139,2 miliar sebagai ganti rugi kepada Pemerintah Indonesia terkait perkara penyelewengan dana Beasiswa Supersemar. 

Aset Yayasan Milik 'Dinasti' Soeharto Diminta Segera Disita

Sebab, yayasan tidak bisa membayar denda Rp4,4 triliun.

VIVA.co.id

1 Februari 2016