Gugatan Praperadilan Bupati Morotai Gugur

Selasa, 11 Agustus 2015 - 12:18 WIB
Oleh :
Sidang praperadilan Bupati Morotai
Sidang praperadilan Bupati Morotai
Sumber :
  • VIVA/Irwandi
Photo Mini 1

VIVA.co.id - Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dipimpin Hakim tunggal Martin Ponto Bidara menolak gugatan praperadilan yang diajukan Bupati Morotai Rusli Sibua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 11 Agustus 2015.

"Mengadili menyatakan permohonan praperadilan pemohon gugur," ujar Hakim tunggal Martin Ponto Bidara saat membacakan putusan.

Selain menggugurkan gugatan praperadilan tersebut, Hakim Martin Ponto Bidara juga memutuskan membebankan biaya perkara nihil.

Dalam putusan tersebut, hakim praperadilan memutuskan untuk menggugurkan lantaran menimbang sesuai dengan Pasal 82 Ayat 1 Huruf d KUHAP.

Hakim Martin Ponto Bidara berpendapat lantaran Perkara Bupati Morotai Rusli Sibua sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di PN Jakarta Pusat oleh KPK dan sudah dimulainya persidangan maka gugatan praperadilan tersebut dinyatakan gugur.

Baca Juga :
Ditilang Polisi, Pria Ini Ajukan Gugatan Praperadilan
"Pokok perkara Rusli Sibua telah disidangkan pada 6 Agustus di Pengadilan Tipikor di PN Jakarta Pusat. Maka permohonan praperadilan ini harus dinyatakan gugur," ujar Martin.

Baca Juga :
Hakim Tolak Keinginan Rusli Sibua Dikunjungi Hari Sabtu
Sebelumnya, Rusli resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat 26 Juni lalu. Kasus dugaan suap penanganan pilkada Morotai ini merupakan pengembangan kasus suap terhadap Akil Mochtar sewaktu menjabat sebagai Ketua MK.

Baca Juga :
Tuntaskan Kasus Akil, KPK 'Utang' Pilkada Buton dan Jatim

Permainan suap Rusli dalam sengketa pilkada Morotai 2011 di MK terungkap dalam dakwaan Akil Mochtar yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 20 Februari 2014. Sementara itu, Akil diketahui sudah divonis hukuman penjara seumur hidup dalam kasus suap penanganan perkara di MK.

Menurut jaksa, Akil menerima Rp2,989 miliar supaya memenangkan Rusli Sibua-Weni R. Paraisu dalam pilkada itu. Rusli diduga melanggar Pasal 
6 ayat 1 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor
20 Tahun 2001 jo Pasal 55
 ayat 1 ke 1 KUHPidana. (ase)

Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menurut jaksa, Akil menerima Rp2,989 miliar supaya memenangkan Rusli Sibua-Weni R. Paraisu dalam pilkada itu. Rusli diduga melanggar Pasal 
Halaman Selanjutnya