Presiden Diminta Desak Inggris Bubarkan Perwakilan OPM

Senin, 27 Juli 2015 - 14:13 WIB
Oleh :
Pemimpin OPM Benny Wenda dan Gubernur Oxford Mohammad Niaz Abbasi
Pemimpin OPM Benny Wenda dan Gubernur Oxford Mohammad Niaz Abbasi
Sumber :
  • Freewestpapua.org
Photo Mini 1
VIVA.co.id
- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyar Fadli Zon meminta Presiden Joko Widodo untuk mendesak pemerintah Inggris agar membubarkan perwakilan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di negara itu.


Menurutnya permohonan itu harus disampaikan kepada Perdana Menteri Inggris David Cameron yang dijadwalkan akan bertemu Jokowi petaning ini, Senin 27 Juli 2015.


"Saya kira ini kesempatan presiden untuk menyampaikan kepentingan Indonesia baik itu bidang ekonomi politik dan keamanan. Masalah Papua, presiden harus sampaikan kepada Inggris dan uni eropa agar mereka bisa akui integritas wilayah Indonesia dari Aceh sampai Papua," kata Fadli di DPR Jakarta, Senin 27 Juli 2015.
Baca Juga :
Akui Lakukan Pelecehan, Menteri Pertahanan Inggris Mundur


Baca Juga :
Menyentuh, Ibu 98 Tahun Masih Rawat Anaknya yang Lansia
Politisi partai Gerindra ini berharap, Inggris juga dapat memperlakukan hal serupa dengan menolak kehadiran OPM sebagaimana organisasi radikal lainnya.

Baca Juga :
Predator Seks Paling Manipulatif dengan 137 Kasus Ditahan

"Inggris harus tolak pembentukan perwakilan OPM disana. Ibarat kita juga tolak perwakilan IRA di Indonesia walaupun IRA sudah selesai," katanya.


Serupa dikatakan anggota Komisi I DPR Ahmad Zainuddin. Menurutnya sikap tegas itu harus diambil karena gerakan separatis OPM saat ini sudah mempunyai kantor perwakilan resmi di Inggris, tepatnya di kota Oxford.


"Perwakilan OPM sudah lama di Inggris. Kenapa Inggris mempersilakan mereka bikin perwakilan. Ini masalah politik negara lain. Presiden Jokowi harus tanyakan itu ke PM Cameron, dan tegaskan soal NKRI," katanya.


Bila perlu, lanjutnya, Presiden Jokowi mendesak Cameron untuk menutup kantor perwakilan OPM di negaranya. Sebab sudah seharusnya London memahami, menghormati dan mendukung kedaulatan NKRI.


Apalagi Indonesia tidak pernah melakukan penjajahan terhadap Papua. Bergabungnya Papua ke dalam NKRI berdasarkan Perjanjian New York 1962 yang diprakarsai Amerika Serikat setelah perjuangan Presiden Soekarno dan para diplomat Indonesia, yang kemudian diperkuat dengan Keputusan PBB tahun 1969.


"Jadi sebenarnya sudah ada legitimasi dari dunia internasional. Namun sekarang ada upaya dari OPM untuk memutarbalikkan fakta internasional dengan melakukan internasionalisasi isu Papua," katanya.


Selain itu, politisi PKS ini menganggap penting Jokowi menyinggung soal OPM karena insiden intoleransi di Tolikara yang baru-baru ini terjadi dan adanya dugaan keterlibatan pihak asing ataupun OPM.


Apalagi sebelum insiden penyerangan tersebut, terjadi demo OPM di depan KBRI di London pada sekitar awal Mei lalu.


"Apakah peristiwa-peristiwa itu saling berkaitan? Yang jelas kita telah bersepakat NKRI harga mati. Karena itu diplomasi mempertahankan kedaulatan NKRI ini harus kita jaga dan perkuat," katanya.

Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Serupa dikatakan anggota Komisi I DPR Ahmad Zainuddin. Menurutnya sikap tegas itu harus diambil karena gerakan separatis OPM saat ini sudah mempunyai kantor perwakilan resmi di Inggris, tepatnya di kota Oxford.
Halaman Selanjutnya