KPK: Soal Pilkada, Jangan Memilih Kucing dalam Karung

Kamis, 23 Juli 2015 - 19:28 WIB
Oleh :
KPK Bantah Isu Pelarangan Beribadah
KPK Bantah Isu Pelarangan Beribadah
Sumber :
  • VIVA.co.id/Muhamad Solihin
Photo Mini 1
VIVA.co.id
- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Adnan Pandu Praja, didampingi beberapa deputi KPK memaparkan soal penyelenggaraan dan persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015.


Adnan mengatakan, persyaratan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah para calon kepala daerah harus menyerahkan bukti Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Untuk itu, para calon kepala daerah harus mendaftarkan LHKPN ke KPK dan kemudian menerima tanda terima.


Loket pendaftaran kekayaan telah dibuka di Gedung KPK sejak tanggal 22 Juli hingga 7 Agustus 2015.
Baca Juga :
Menteri ESDM Belum Serahkan LHKPN ke KPK


Baca Juga :
Datangi KPK, Menteri ESDM Baru Ingin Kenalan
"Karena ini persyaratan dari KPU. Harus diketahui kekayaan Calon Kepala Daerah yang akan ikut Pilkada. Bisa dikirim langsung, melalui pos atau langsung datang ke kantor KPK," ujar Adnan di KPK, Jakarta, Kamis sore, 23 Juli 2015.

Baca Juga :
KPK Akan Buat Aplikasi untuk Awasi Dana Desa

Sejak loket dibuka, menurut Adnan, sejauh ini jumlah calon kepala daerah yang telah melaporkan kekayaan mereka telah mencapai 602 calon. Dari jumlah tersebut, sebanyak 272 calon melapor hari Rabu, 22 Juli 2015 kemarin, sedangkan sisanya melapor hari ini.


Adnan juga mengatakan bahwa pihaknya saat ini akan menampung pendaftaran dan setelah periode pendaftaran berakhir, maka akan langsung dimulai proses verifikasi.


Saat ditanya berapa lama proses verifikasi akan berlangsung, Adan mengatakan proses tersebut tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat.


"Seperti biasa verifikasi butuh waktu, diharapkan tidak akan memengaruhi proses pemilihan. Memverifikasi sekian ratus atau ribu calon ini tidak mudah, jadi jangan sampai menghambat pemilihan," ujar Adnan.


Ia juga mengungkapkan bahwa nantinya, KPK akan memberitahukan seluruh LHKPN kepada masyarakat Indonesia untuk memermudah mereka menentukan pilihan di Pilkada. Masyarakat bisa melihat cocok atau tidaknya jumlah kekayaan dengan profil seorang calon.


Itulah mengapa KPK berharap para calon kepala daerah membuat laporan kekayaan mereka sejujur-jujurnya.


"Kita harapkan kejujuran para calon. Jangan lupa bahwa itu semua akan diumumkan di papan pengumuman KPU agar para pemilih bisa menjadikan ini pertimbangan, jadi pemilih tidak memiliki kucing dalam karung," kata dia. (one)

Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Adnan juga mengatakan bahwa pihaknya saat ini akan menampung pendaftaran dan setelah periode pendaftaran berakhir, maka akan langsung dimulai proses verifikasi.
Halaman Selanjutnya