Menteri Lingkugan Hidup: Indonesia Darurat Sampah
Selasa, 23 Juni 2015 - 18:15 WIB
Sumber :
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVA.co.id
- Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas untuk membahas khusus soal pengolahan sampah. Menurut Menteri Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya, Indonesia sudah darurat sampah sehingga Presiden menganggap penting pengelolaan sampah secara nasional.
"Memang dipikir sampah tidak darurat. Sekarang kalau kita browsing (penelusuran informasi lewat internet) serem, lho, soal sampah," kata Menteri usai rapat kepada wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa 23 Juni 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Presiden Jokowi Santai UU Amnesty Digugat
Baca Juga :
Jokowi: Indonesia Bangga Raih Perak Pertama
"Memang dipikir sampah tidak darurat. Sekarang kalau kita browsing (penelusuran informasi lewat internet) serem, lho, soal sampah," kata Menteri usai rapat kepada wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa 23 Juni 2015.
Menteri menjelaskan, ternyata hampir semua regulasi di tingkat pusat maupun daerah tak bisa menangani masalah sampah. Akibatnya, banyak kesulitan dan hambatan ketika pemerintah ingin membereskan persoalan sampah.
Menteri menjelaskan secara sederhana keinginan Pemerintah dalam tata kelola sampah, misalnya, melibatkan perusahaan swasta atau partisipasi masyarakat agar dapat menjadi sumber ekonomi. Namun, harus lebih dahulu dirumuskan tahapan-tahapan pengelolaan sampah dari hulu atau dari sumbernya. Misalnya, sampah rumah tangga yang harus dipilah-pilah, lalu diangkut ke tempat pengolahan atau pembuangan.
"(persoalan sampah) ini diurai dulu, di mana masyarakat terlibat, di mana dunia usaha tertarik untuk masuk, dan di mana pemda betul-betul berperan," katanya.
Dalam rapat itu, Menteri menjelaskan, ada beberapa pandangan untuk mengurai masalah sampah. Pertama, harus diperhatikan aspek bisnisnya. Penting juga terobosan pada aturan-aturan utamanya, misalnya, Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah.
"Di situ ada beberapa hal yang harus kita terobos. Tetapi, yang paling penting sekarang, apa yang terjadi di masyarakat, pemulung, bank sampah, itu tetap di dalam kaitan
business process
(aspek bisnis)," katanya.
Persoalan lain yang dibahas dalam rapat dengan Presiden adalah mengatasi kultur masyarakat tentang kebersihan dan sampah. Misalnya, harus membersihkan selokan dan lain-lain.
Pada aspek bisnis, swasta bisa mendapatkan keuntungan lebih dari pengelolaan sampah. Misalnya, pengelolaan bijih plastik untuk diekspor.
"Kalau dikasih mesin pengolah bisa diambil gas metan. Sampah bisa dipakai untuk dijual ke pabrik jadi bahan bakar, diproses jadi listrik," ujarnya.
Menteri mengatakan bahwa Presiden telah menganggarkan dana sekitar Rp40 miliar bagi Kementerian Lingkungan Hidup untuk mengelola sampah. (one)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menteri menjelaskan, ternyata hampir semua regulasi di tingkat pusat maupun daerah tak bisa menangani masalah sampah. Akibatnya, banyak kesulitan dan hambatan ketika pemerintah ingin membereskan persoalan sampah.
