Panglima TNI: Protes Indonesia Kepada Malaysia Sudah Cukup

Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko menyaksikan paparan rencana latihan PPRC
Sumber :
  • Puspen TNI

VIVA.co.id - Panglima TNI Jenderal Moeldoko menegaskan telah menyampaikan laporan data pelanggaran pesawat Malaysia yang menerobos masuk ke wilayah udara RI di Kepualaun Ambalat.

Tahun Ini, Drone Mulai Jaga Natuna dan Ambalat

Sebelumnya dikabarkan, nota protes Indonesia ke Malaysia belum bisa ditindaklanjuti karena permasalahan data tersebut. 

"Beliau sudah tanya sama saya. Sudah kita buat laporan kepada Menkopolhukam dan nanti dilanjutkan ke Menlu," kata Moeldoko di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin 22 Juni 2015.
Jaga Laut China Selatan, DPR Dukung Penguatan Ambalat

Menurut Moeldoko, setelah data tersebut diterima Pemerintah RI, Kementerian Luar Negeri akan segera menindaklanjutinya dengan mengajukan nota protes selanjutnya. "On progress prosesnya," tegas dia.
DPR Minta TNI Dalami Motif Pilot AS Terobos Langit Ambalat

Panglima mengaku sedang mencari solusi dari aksi penerobosan yang kerap dilakukan Malaysia. Salah satu cara yang akan dia tempuh adalah dengan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah Malaysia.

"Nanti saya bisa bicara lagi dengan Panglima Diraja Malaysia untuk bisa saling memahami posisi masing-masing," tegas dia.

Moeldoko kembali menegaskan bahwa sikap Indonesia yang telah menyampaikan nota protes terhadap Malaysia saat ini dirasa sudah cukup. "Nota protes dari Menlu cukup," tegas dia.

Sebelumnya, banyak pesawat asing yang melanggar wilayah Indonesia. Hal ini dapat diketahui dengan radar milik TNI AU di perbatasan Malaysia dan Indonesia itu. Kebanyakan pesawat yang masuk itu milik Malaysia.

Dari evaluasi TNI diduga memang ada unsur kesengajaan pesawat asal Malaysia itu untuk masuk dan melihat wilayah Indonesia, sekaligus memantau wilayah sengketa, Ambalat.

Sembilan pesawat asing tercatat memasuki wilayah Indonesia selama bulan Januari hingga Mei 2015. Bukan hanya pesawat penerbangan sipil tanpa identitas, tetapi juga pesawat-pesawat militer milik negara tetangga dan pesawat tanpa awak.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya