Bos Sentul City Divonis 5 Tahun Penjara

Senin, 8 Juni 2015 - 14:19 WIB
Oleh :
Korupsi Lahan di Kabupaten Bogor
Korupsi Lahan di Kabupaten Bogor
Sumber :
  • ANTARA/Reno Esnir
Photo Mini 1
VIVA.co.id -
Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun serta denda Rp300 juta subsidair 3 bulan kurungan pada Presiden Direktur Sentul City, yang juga mantan Komisaris Utama PT Bukit Jonggol Asri, Kwee Cahyadi Kumala alias Swie Teng.


"Mengadili, memutuskan menyatakan terdakwa Kwee Cahyadi Kumala telah bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana merintangi penyidikan perkara korupsi secara bersama-sama sebagaimaana dakwaan kesatu dan kedua pertama secara bersama-sama," kata Ketua Majelis Hakim Sutio Jumagi, saat membacakan putusan, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin 8 Juni 2015.


Menurut Majelis Hakim, Swie Teng telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan pertama, yakni merintangi proses penyidikan KPK dalam perkara atas nama F.X Yohan Yap.
Baca Juga :
Cerita Bos Sentul City Dapat Draf Putusan Sebelum Sidang


Baca Juga :
Bos Sentul City Mengaku Setor Rp4 Miliar ke Yohan Yap
Perbuatannya itu, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 21 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca Juga :
KPK Sebut Bos Sentul City Rintangi Penyidikan

Selain itu, Swie Teng juga dinilai bersalah telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan kedua pertama, yakni secara bersama-sama memberikan suap uang sebesar Rp5 miliar kepada Rachmat Yasin selaku Bupati Bogor untuk menerbitkan rekomendasi tukar menukar kawasan hutan atas nama PT Bukit Jonggol Asri.


Perbuatannya tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.


Menurut Majelis, hal memberatkan bagi Swie Teng adalah karen perbuatan tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.


Sementara hal yang meringankan adalah terdakwa dinilai sopan, belum pernah dihukum, berusia lanjut, dalam kondisi sakit-sakitan, menunjukan sikap kesalahan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan.


Atas putusan hakim tersebut, Swie Teng dan juga Jaksa Penuntut Umum dari KPK menyatakan pikir-pikir terlebih dulu.

Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Perbuatannya tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
Halaman Selanjutnya