Bantuan RI untuk Nepal Ditunda

Rabu, 13 Mei 2015 - 19:51 WIB
Oleh :
Bantuan RI Gempa Nepal
Bantuan RI Gempa Nepal
Sumber :
  • VIVA.co.id/Eko Priliawito
Photo Mini 1
VIVA.co.id
- Pengiriman bantuan tahap dua untuk korban gempa di Nepal, harus ditunda sementara. Keberangkatan yang harusnya dilakukan hari ini tertunda, karena masalah teknis administrasi.


"Ada teknis administrasi yang belum selesai," ujar Ketua Tim BNPB Eko Budiman di Bandara Soekarno Hatta, Rabu malam 13 Mei 2015.


Tidak disebutkan secara jelas soal apa saja kendala teknis itu. Namun, dia memastikan pengiriman bantuan untuk korban gempa di Nepal tetap akan dilaksanakan, setelah masalah teknis administrasi itu selesai.
Baca Juga :
Ini Daerah di Sumbar yang Rawan Tsunami Gempa Mentawai


Baca Juga :
RI Bagi Pengalaman Kelola Pemerintahan dengan Negara MSG
"Tiga hari paling lambat, atau Sabtu pekan ini tim relawan dan bantuan akan diberangkatkan," katanya lagi.

Baca Juga :
Lagi, Selandia Baru Terkena Gempa

Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB) rencananya hari ini akan mengirimkan bantuan tahap dua ke Nepal. Selain logistik dan obat-obatan, sebanyak 30 relawan ikut diberangkatkan.


Mereka terdiri dari tim BNPB, tim relawan medis, petugas dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta wartawan.


Khusus untuk tim medis, ada 12 orang yang terdiri dari tiga dokter spesialis, empat dokter umum, dan lima perawat. Mereka akan memperkuat operasional rumah sakit lapangan milik Pemerintah Indonesia, yang sudah lebih dari sepekan didirikan.


Untuk misi kemanusian kali ini, BNPB tidak melakukan pencarian dan evakuasi korban. Tetapi, akan difokuskan untuk memberikan pelayanan medis kepada para korban. Khususnya di daerah Satunggal, Nepal, kawasan yang cukup parah akibat dilanda gempa.


"Bantuan akan difokuskan di Satunggal Nepal, wilayah padat penduduk. Lebih dari 70 persen pemukiman rusak," kata Eko Budiman. (asp)

Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Mereka terdiri dari tim BNPB, tim relawan medis, petugas dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta wartawan.
Halaman Selanjutnya