Komnas Perempuan: Qanun KKU Diskriminasi Perempuan

Kamis, 7 Mei 2015 - 11:07 WIB
Oleh :
Aktivitas Pedagang Dikawasan Blok G Tanah Abang
Aktivitas Pedagang Dikawasan Blok G Tanah Abang
Sumber :
  • VIVAnews/Ikhwan Yanuar
Photo Mini 1
VIVA.co.id
- Komnas Perempuan menyatakan pengesahan Qanun tentang Kemaslahatan dan Ketertiban Umat (KKU) di Aceh Utara, yang salah satunya melarang perempuan berboncengan dengan laki laki non muhrim, merupakan pengalihan isu dari kegagalan pemerintah daerah mengatasi persoalan lain. Qanun yang disahkan Kamis 30 April lalu itu bahkan dianggap potensial mereviktimisasi korban.


"Ini PR Menteri Dalam Negeri yang harus segera diselesaikan," ujar Komisioner Komnas Perempuan Azriana kepada VIVA.co.id, Kamis 7 Mei 2015.


Komnas Perempuan, kata Azriana, sudah menyampaikan dan meminta perhatian serius Kementerian Dalam Negeri terhadap 364 kebijakan diskrimatif yang mucul di sejumlah daerah, termasuk Aceh.
Baca Juga :
Cara Ricky Harun Menjaga Kesehatan, Kombinasi Antara Suplemen Propolis dan Olahraga Rutin


Baca Juga :
Bambang Pacul soal Hasil Quick Count Pilgub Jateng: Cuaca Sedang Tidak Baik-baik Saja di Kami
"Mendagri perlu segera melakukan upaya upaya konkrit dan terukur untuk memastikan tidak ada lagi kebijakan diskriminatif atas nama apapun yang lahir di daerah," katanya.

Baca Juga :
Anies Sebut Situasi Pilkada 2024 Tenang: yang Rame Itu Sosmed

Kamis, akhir April lalu Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara mengesahkan Qanun yang mengatur sejumlah larangan antara lawan jenis. Selain melarang perempuan berboncengan dengan laki laki non muhrim, aturan itu juga mewajibkan sekolah untuk mengajar siswa dan siswi secara terpisah. Aturan tersebut, wajib diberlakukan di setiap tingkatan pendidikan, kecuali Taman Kanak kanak.


"Konstitusi dan sejumlah peraturan perundang undangan sudah menegaskan larangan untuk mebuat kebijakan yang hanya menguntungkan golongan tertentu sebagaimana yang sudah dibuktikan dari penerapan Qanun sejenis lain," kata Azriana.




Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Konstitusi dan sejumlah peraturan perundang undangan sudah menegaskan larangan untuk mebuat kebijakan yang hanya menguntungkan golongan tertentu sebagaimana yang sudah dibuktikan dari penerapan Qanun sejenis lain," kata Azriana.
Halaman Selanjutnya