KPK Periksa Dirjen di Kemenakertrans atas Kasus Pemerasan

Kamis, 2 April 2015 - 14:33 WIB
Oleh :
Penggeledahan Kemenakertrans
Penggeledahan Kemenakertrans
Sumber :
  • Antara/Fanny Octavianus
Photo Mini 1
VIVA.co.id
- Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jamaluddien Malik, dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka oleh penyidik KPK pada Kamis, 2 April 2015.


Jamaluddien adalah tersangka kasus dugaan korupsi di Direktorat Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.


"Diperiksa sebagai tersangka," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha.
Baca Juga :
Aturan JHT 10 Tahun Baru Bisa Cair Akan Direvisi


Baca Juga :
Dirjen Kemenakertrans Jadi Tersangka Kasus Pemerasan
Penyidik KPK diketahui telah menetapkan Jamaluddien Malik sebagai tersangka pada 12 Februari 2015.

Baca Juga :
Megawati Bakal Nyoblos Pilkada 2024 Bareng Keluarga di Kebagusan Jaksel

Dia disangka telah melakukan pemerasan terkait kegiatan dana tugas Kemenakertrans tahun anggaran 2013-2014 dan dana tugas pembantuan anggaran 2014. Dia disangka melakukan pemerasan untuk memperkaya diri sendiri dengan menyalahgunakan wewenang, dan memaksa seseorang membayar sesuatu dengan potongan.


"Modusnya adalah pemerasan, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, menerima bayaran, terkait kegiatan tahun anggaran 2013-2014, dan dana tugas pembantuan tahun anggaran 2014," ujar Priharsa.


Jamaluddien disangka telah melanggar Pasal 12 huruf e, huruf f, Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 421 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (ren)
![vivamore="
Baca Juga
:"]




[/vivamore]

(ren)

Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Modusnya adalah pemerasan, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, menerima bayaran, terkait kegiatan tahun anggaran 2013-2014, dan dana tugas pembantuan tahun anggaran 2014," ujar Priharsa.
Halaman Selanjutnya