Pemerintah Akan Jelaskan Batalnya BG Jadi Kapolri ke DPR

Minggu, 29 Maret 2015 - 23:00 WIB
Oleh :
Wakil Kepala Kepolisian RI, Komjen Pol Budi Gunawan.
Wakil Kepala Kepolisian RI, Komjen Pol Budi Gunawan.
Sumber :
  • VIVAnews/Ikhwan Yanuar
Photo Mini 1
VIVA.co.id
Baca Juga :
Kapolri Akan Pensiun, Jokowi Diminta Cermat Pilih Pengganti
- Pemerintah segera memastikan dan menjelaskan calon Kepala Kepolisian RI (Kapolri) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Baca Juga :
Komjen BG: Pak Kapolri Masih Lama Pensiun

Menteri Hukum dan HAM, Yassona H Laoly mengatakan, penjelasan akan diberikan pemerintah jika seandainya memang ada permintaan dari DPR.
Baca Juga :
Kapolri Badrodin: Semua Perintah Saya, Bukan Budi Gunawan


"Yang saya dengar ada rapat konsultasi ya, pemerintah sudah menyiapkan penjelasan. Ada rapat beberapa jam yang lalu dengan Wapres, menko, mendagri, mensesneg, untuk menyiapkan jawaban pemerintah kepada DPR. Ya, kan sekarang ada formatnya, apakah dengan rapat konsultasi, kita tunggu bagaimana permintaan teman-teman di DPR," kata Yassona, Minggu 29 Maret 2015.


Hal senada juga diungkapkan Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno, ia menambahkan bahwa substansi yang nanti akan ditanyakan oleh DPR berkait pada alasan tidak jadi dilantiknya Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri.


Komjen Pol Budi Gunawan pernah dinyatakan layak oleh DPR dalam uji kelayakan sebagai calon Kapolri.


Namun, Presiden Joko Widodo membatalkan pelantikan Budi Gunawan dan justru menunjuk Wakil Kapolri, Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri melalui surat ke DPR.


DPR melalui Komisi III pun memutuskan untuk mengembalikan surat dari Presiden itu dengan alasan pembatalan pelantikan Budi Gunawan itu tidak sah.

Sita Papikra/Jakarta

![vivamore="
Baca Juga
:"]




[/vivamore]
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Yang saya dengar ada rapat konsultasi ya, pemerintah sudah menyiapkan penjelasan. Ada rapat beberapa jam yang lalu dengan Wapres, menko, mendagri, mensesneg, untuk menyiapkan jawaban pemerintah kepada DPR. Ya, kan sekarang ada formatnya, apakah dengan rapat konsultasi, kita tunggu bagaimana permintaan teman-teman di DPR," kata Yassona, Minggu 29 Maret 2015.
Halaman Selanjutnya