Polemik Putusan Hakim Sarpin Masih Berlanjut

Minggu, 8 Maret 2015 - 17:06 WIB
Oleh :
Hakim Sarpin Rizaldi pimpin sidang pra pengadilan Budi Gunawan
Hakim Sarpin Rizaldi pimpin sidang pra pengadilan Budi Gunawan
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.
Photo Mini 1
VIVA.co.id
- Hampir satu bulan sidang praperadilan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan telah diputuskan oleh Hakim Sarpin Rizaldi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun polemik mengenai putusan tersebut masih berlanjut.


Mantan Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Chairul Imam menilai putusan  Hakim Sarpin tersebut berdampak sangat luas. Sebab, ia memperluas kewenangannya memasukan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan.


"Akibatnya berat kalau penentuan seseorang menjadi tersangka bisa dipraperadilankan, maka banyak orang yang menjalani itu.
Baca Juga :
Keberadaan KY Bukan untuk Menakut-nakuti Para Hakim
Begal-begal yang ditangkap, itu bisa saja katakan, 'saya akan praperadilan'," ujar Imam di Jakarta, Minggu 8 Maret 2015.
Baca Juga :
Pemerintah Terus Bujuk Sarpin Agar Cabut Laporan


Baca Juga :
Berkas Ketua KY Segera Dilimpahkan ke Kejaksaan
Dia menuturkan, penentuan seseorang menjadi tersangka itu tidak termasuk dalam objek praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP. Imam tidak sependapat dengan Hakim Sarpin yang menyebutkan bahwa tindakan penyidikan KPK termasuk penetapan tersangka, termasuk ke dalam upaya paksa. Sehingga masuk ke dalam objek praperadilan.


Imam menyebut yang dilakukan hakim Sarpin bukanlah penemuan hukum, karena pada Pasal 77 KUHAP tidak diatur mengenai penetapan tersangka. Menurut Imam, yang dilakukan hakim Sarpin adalah penafsiran, dan hal tersebut tidak dapat dilakukan terhadap hukum formil.


"Penemuan hakim bisa dilakukan karena hakim pada dasarnya sumber hukum, tapi ini penafsiran, tetap saja tidak bisa di dalam hukum formil," kata  Imam.


Selain itu, pertimbangan Hakim Sarpin yang menyebut bahwa Budi Gunawan tidak termasuk penegak hukum, dan bukan kewenangan KPK, juga tidak disetujui oleh Imam. Menurutnya, meski Budi Gunawan dalam jabatannya sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi SDM Mabes Polri tidak ada kewenangan penegak hukum, namun dia tetap seorang anggota Polri.


Imam menyebut bahwa dalam keadaan apapun, Budi Gunawan merupakan seorang Polisi dan menurut Undang-undang (UU) Kepolisian, setiap anggota polri adalah penegak hukum.


"Oleh karena itu, saya tidak sependapat dengan hakim ini," kata Imam.![vivamore="
Baca Juga
:"]

[/vivamore]
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Imam menyebut yang dilakukan hakim Sarpin bukanlah penemuan hukum, karena pada Pasal 77 KUHAP tidak diatur mengenai penetapan tersangka. Menurut Imam, yang dilakukan hakim Sarpin adalah penafsiran, dan hal tersebut tidak dapat dilakukan terhadap hukum formil.
Halaman Selanjutnya