Jateng Terapkan e-Budgeting Demi Cegah 'Dana Siluman'

VIVA.co.id - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki cara sendiri dalam mencegah penyelewengan anggaran yang kerap disebut dana siluman di birokrasi. Solusi yang diterapkan itu adalah penerapan e-budgeting atau penganggaran dengan sistem elektronik yang digagas Gubernur Ganjar Pranowo.

E-budgeting akan diterapkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2016 yang digagas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kini uji coba sistem itu telah dilakukan pada hal penyusunan anggaran.

"Sudah diuji coba. Maka (e-budgeting) akan kita terapkan pada pembahasan APBD 2016," kata Ganjar di Semarang, Kamis, 5 Februari 2015.

Fungsi e-budgeting diyakini mengurangi perdebatan anggaran antara eksekutif dan legislatif. Biasanya tarik-ulur anggaran dan tingkat kebocoran akan tampak. Terlebih kasus seperti konflik DPRD dan SKPD seperti di DKI Jakarta yang dipimpin Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak akan terjadi.

Menurut Gubernur, potensi dana siluman bisa juga ditangkal dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten yang melibatkan unsur partai politik. "Jadi dalam Musrenbang parpol bisa membawa usulannya dari konstituen. Usulkan di Musrembang," kata dia.

Dia menambahkan, program yang berpotensi dana siluman adalah penyaluran dana bantuan sosial dan hibah. Maka Pemerintah Provinsi Jateng telah memperketat perihal dana itu di tahun 2015.

”Tapi paling aman dengan menerapkan e-budgeting, karena semua transparan,” katanya.

Inisiatif Gubernur itu pun didukung DPRD setempat. Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan di DPRD Jateng, Abdul Aziz, menilai penerapan e-budgeting akan memunculkan partisipasi masyarakat dalam pembahasan APBD. "Masyarakat bisa mengikuti pembahasan APBD secara terbuka dan transparan," kata Abdul. (ren)


Baca juga:

Anggaran Media Kota Malang Rp12 M, Gizi Buruk Cuma Rp2 M

Bedanya sampai Rp10 miliar lebih.

VIVA.co.id

14 April 2016