PNS di Jateng Wajib Pakai Busana Adat Jawa

Sabtu, 7 Februari 2015 - 14:37 WIB
Oleh :
Foe Jose Amadeus Khrisna bersama dengan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo
Foe Jose Amadeus Khrisna bersama dengan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo
Sumber :
Photo Mini 1
VIVA co.id
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerapkan program busana adat Jawa kepada seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di wilayahnya. Wajib pemakaian adat Jawa itu diberlakukan tiap tanggal 15 setiap bulan.


Dalam surat edaran Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, baru-baru ini instruksi penggunaan pakaian adat itu diuji coba mulai Senin, 16 Februari 2015.


Namun intruksi Gubernur itu tak sepenuhnya berjalan mulus. Beberapa kalangan legislator Jateng mempermasalahkannya. Alasannya, selain membutuhkan biaya banyak, kebijakan berpakaian adat dikhawatirkan akan mengganggu kinerja PNS yang merasa terganggu dengan bentuk pakaian adat, utamanya perempuan.

Baca Juga :
Pemerintah Akan Sediakan Formasi CPNS Khusus Disabilitas

"Kebijakan penggunaan bahasa Jawa kemarin juga masih perlu dievaluasi. Jadi jangan sampai kebijakan ini  menjadi latah," kata anggota Komisi A DPRD Jateng yang juga politikus Partai Gerindra, Sriyanto Saputro, di Semarang, Sabtu, 7 Februari 2015.
Baca Juga :
Menteri Susi Rekrut non-PNS Jadi Pejabat Eselon


Baca Juga :
Puluhan Ribu Bidan Tagih Janji Menteri Yuddy
Menurutnya, banyak keluhan PNS terkait kebijakan itu. Jika memang Pemerintah Provinsi ingin menguji coba, harus benar-benar berpikir berkali-kali kebijakan itu.


"Harganya mahal, dandan juga ribet, belum lagi yang naik motor di jalan. Jangan samakan dengan Jakarta yang diselempangkan sarung, sudah cukup," imbuhnya.


Fleksibel


Menanggapi kritikan itu, Gubernur menanggapi santai. Menurutnya, program busana Jawa tiap tanggal 15 tidak perlu dibuat ribet. PNS bisa memilih pakaian tradisional dari 35 kabupaten/kota di Jateng yang dipadu-padankan gaya modern.


"Jadi bebas, yang penting pakaian khas Jawa atau bernuansa adat. Yang cowok-cowok kemarin sudah pada beli sorjan. Sorjan, kan, mudah, tidak ribet," katanya.


Menanggapi masalah baju adat bagi PNS perempuan, kata Ganjar, para perempuan bahkan tidak harus mengenakan kebaya dengan kain ketat plus sanggul dan riasan tebal. PNS perempuan bahkan dibebaskan berkreasi sesuai gaya masing-masing yang disesuaikan bentuk tubuh dan kebiasaan aktivitas.


"Yang cewek, rambut tidak harus disanggul, fleksibel saja. Kebaya dipadukan kain sarung seperti di DKI itu malah modis," ujar politikus PDIP itu. (ren)



Baca berita lain:




Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Harganya mahal, dandan juga ribet, belum lagi yang naik motor di jalan. Jangan samakan dengan Jakarta yang diselempangkan sarung, sudah cukup," imbuhnya.
Halaman Selanjutnya