KontraS: Jokowi Cuma Tukang Stempel
- Antara/Andika Wahyu
VIVA.co.id - Koordinator Kontras Haris Azhar menilai dipilihnya Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI oleh Presiden Jokowi adalah sebuah skandal. Menurut dia, pemilihan kapolri ini sejak jaman Susilo Bambang Yudhoyono dilakukan dua hal yaitu masukan dari masyarakat dan Kompolnas. Kemudian presidenlah yang memilih.
Namun, kata Haris, pemilihan Budi Gunawan sebagai Kapolri ini adalah sebuah skandal, sebab dalam pemilihan ini, tidak sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Polri. Sebab, Jokowi dinilai terburu-buru mengganti Jenderal Sutarman yang masih sembilan bulan lagi pensiun.
"Mengganti Sutarman menjadi penting karena ada ketidakbahagiaan orang PDIP dengan dia. Misalnya tidak lanjutkan kasus obor rakyat, lalu tidak ada kedekatan khusus dengan PDIP," kata Haris di diskusi Ada Apa dengan Jokowi dalam Kasus KPK VS Polri di Sabang, Jakarta Pusat, Minggu 25 Januari 2015.
Bahkan, Haris megungkapkan, Budi Gunawan aktif memberikan masukan pada program Nawacita. "Bayangkan polisi aktif bisa berikan masukan ke partai politik," ujar dia.
Skandal kedua, kata dia, lalu Jokowi mengajukan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri padahal dia tahu bahwa ada laporan rekening gendut.
Menurut Haris, hal ini bisa terjadi karena Jokowi sebagai presiden namun bukan petinggi di PDIP. Sebab, Jokowi tak bisa meminta PDIP untuk menyokong apapun yang dia lakukan di pemerintahan.
Ditambah lagi, ujar dia, Jokowi bukan tipe politisi yang bisa mengelola emosi publik menjadi kebijakan publik.
"Jokowi tidak menjadi penguasa atas kepentingan-kepentingan itu. Jokowi bukan pemain utama, dia hanya pemegang cap. Dia hanya pemegang stempel yang diperebutkan oleh rakyat dan parpol," ujar dia.
Tak hanya itu, kata dia, saat konfrensi pers di Istana Bogor, tampak sekali kualitas Jokowi di mana hanya ada dua kemungkinan, dia tak menguasai masalah atau gagal memberikan solusi pada masyarakat.
"Menurut saya orang sudah gerah dengan situasi panas. Dugaan saya ada dua, dia tidak paham atau tidak berani," ujar dia.
Alasan Rakyat "Tak Jelas" Dukung KPK
Menurut Haris, ada beberapa alasan mengapa rakyat mendukung KPK. Pertama, kata dia, tak ada institusi hukum yang bekerja sungguh-sungguh mewakili kepentingan rakyat.
"Hanya KPK yang melakukan itu meskipun ada kririk dari anggota DPR yang nggak jelas," ujar dia.
Kedua, kata dia, bangsa ini telah dikepung oleh politisi yang anti kritik.
KPK Tepis Politisasi di Kasus OTT Gubernur Bengkulu: Penyelidikan Sebelum Pendaftaran Cagub
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan penyelidikan kasus korupsi Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah sudah diselidiki sejak sebelum dibukanya pendaftaran cagub
