Sutarman: Polri Jangan Diombang Ambing Kekuatan Politik

Mantan Kapolri Jenderal Pol Sutarman
Sumber :
  • VIVAnews/Ikhwan Yanuar

VIVA.co.id - Jenderal Sutarman telah menyerahkan tugas, kewenangan dan tanggungjawab Kapolri kepada Komisaris Jenderal Badrodin Haiti yang telah ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kapolri.

Saat acara serah terima jabatan di Rupatama Mabes Polri, Rabu, 21 Januari 2015, Sutarman berpesan kepada Plt Kapolri agar memimpin alat keamanan negara ini dengan baik. Sebab, kata dia, peristiwa pergantian Kapolri kali ini akan selamanya dicatat sejarah.

"Oleh karena itu saya ucapkan selamat kepada Bapak Badrodin Haiti untuk mengemban amanah yang berat ini, dalam melaksanakan tugas sebagai Kapolri di suasana seperti saat ini," kata Sutarman.

Sutarman mengakui, pemberhentiannya sebagai Kapolri oleh Presiden Joko Widodo menjadi polemik di tengah masyarakat. Apalagi pergantian itu disaat dia belum memasuki masa pensiun. Ditambah lagi setelah calon tunggal Kapolri Komjen Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

"Saya harap di internal Polri tidak perlu terjadi, karena sejak awal saya dengan tulus dan iklas mengemban jabatan ini. Saat saya duduk sebagai Kapolri, saya harus siapkan adik-adik saya untuk menggantikan saya dan telah saya katakan di forum pejabat utama bahwa kapan pun saya diganti, saya rela," ujar Sutarman.

"Tapi karena institusi sangat besar, dan menimbulkan berbagai polemik di lingkungan masyarakat, sekarang kita hadapi bersama," dia menambahkan.

Mantan Kapolda Metro itu berpesan kepada Badrodin Haiti untuk segera melakukan konsolidasi ke internal Polri. Di samping itu, Plt Kapolri harus menjaga integritas, soliditas kesatuan dan profesionalitas kesatuan Polri. Sebab tantangan ke depan semakin berkembang.

"Jangan sampai kesatuan Polri diombang-ambing karena kekuatan politik," tegasnya.

Pakar: Indonesia Masih Belum Aman dari Ancaman Terorisme

Selama ini, Sutarman mengaku menjaga marwah Kepolisian Negara RI agar tidak berpihak kepada kepentingan politik, tapi hanya untuk kepentingan bangsa dan negara.

"Selamat bertugas dan selamat laksanakan amanah yang telah dibebankan ke rekan-rekan sekalian. Semoga Polri ke depan semakin maju, jaya, profesional dan semakin dicintai masyarakat," katanya. (ase)

Wakil Mendagri: Sistem Politik atau Sistem Pemilu Indonesia Boros
Ilustrasi logistik pilkada (antara)

ICW Catat 33 Provinsi Gelar Pilkada Terindikasi Kuat Punya Paslon Terafiliasi Dinasti Politik

33 dari 37 provinsi yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak pada 27 November 2024 terindikasi kuat memiliki pasangan calon yang terafiliasi dengan dinasti politik.

img_title
VIVA.co.id
24 November 2024