Tantowi: Jokowi Harus Komunikasi dengan Belanda dan Brasil
- dokumen pribadi
VIVA.co.id - Implikasi terhadap eksekusi mati enam terpidana narkoba pada Minggu, 18 Januari 2015 pagi tadi, pemerintah Brasil dan Belanda menarik Duta Besar masing-masing yang ada di Indonesia.
Wakil Ketua Komisi I DPR, yang membidangi hubungan luar negeri, Tantowi Yahya mengatakan adalah hak Pemerintah Brasil dan Belanda untuk menarik duta besarnya di Indonesia, atas ketidaksetujuannya terhadap eksekusi hukuman mati terhadap warga negara mereka.
"Upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Dilma Rousseff dan Raja Willem Alexander yang juga telah berkomunikasi dengan Presiden Jokowi, merupakan upaya yang sungguh-sungguh untuk melindungi warga negaranya. Saya menilai hal tersebut merupakan hal yang wajar," kata Tantowi, saat dihubungi VIVA.co.id, Minggu, 18 Januari 2015.
Tapi, lanjutnya, kedua kepala negara tersebut juga harus menghargai bahwa eksekusi mati tersebut, merupakan bentuk penegakan hukum yang berlangsung di Indonesia. Tantowi mengungkapkan, akibat narkoba sedikitnya 40 orang meninggal setiap harinya.
"Saya kira hukuman mati untuk para pengedar narkoba tidak hanya di Indonesia, tapi juga berlaku di China, Singapura, Vietnam, Malaysia, dan negara-negara lainnya," katanya.
Walau begitu, hubungan Indonesia dengan kedua negara tidak boleh menjadi buruk atau terputus. Tantowi berharap sikap kedua negara tersebut merupakan reaksi sesaat.
"Kalau pun nantinya, penarikan tersebut berdampak terhadap hubungan diplomasi kedua negara, itu artinya pemerintahan Jokowi harus mengintensifkan komunikasi, dalam kerangka menjelaskan pelaksanaan hukuman mati merupakan bagian dari penegakan hukum," katanya.
Baca juga:
