Menkumham Setuju Kolom Agama Tak Dicantumkan di KTP

Menkumham Amir Syamsuddin.
Sumber :
  • Antara/ Yudhi Mahatma
VIVAnews - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Amir Syamsuddin setuju dengan usulan penghilangan status agama warga dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 
Amir beralasan bahwa kebijakan tersebut tidak akan merugikan siapa pun. "Saya tidak mengatur itu, tetapi kalau itu terjadi, saya kira tidak ada masalah," kata Amir di rumah dinasnya, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu kemarin.
 
Amir mengatakan bahwa negara harus menghormati hak asasi setiap warga. Lagi pula, kebijakan tersebut juga tidak melanggar hukum atau undang-undang mana pun. "Apanya yang dilanggar?," tanyanya.
 
Menteri asal Partai Demokrat itu menilai pengosongan status agama juga tidak akan menimbulkan ateisme atau menodai dasar negara, Pancasila. Ia meminta, agar publik untuk tidak terlalu jauh berpikir ke arah sana.
 
"Nggak, hak-hak pribadi jangan terlalu dicampuri oleh negara," katanya.
Momen Lucu El Rumi Bolak-Balik karena Lupa Bawa KTP saat Pencoblosan Pilkada 2024
 
"Kebetulan, bukan urusan saya. Jadi, saya jangan berbicara terlalu banyak. Pandangan pribadi saya saja," tambah Amir.
KPU DKI Bakal Awasi Warga Non-KTP Jakarta agar Nggak Maksa Nyoblos
 
Usulan penghapusan keterangan agama ini berawal dari Pembahasan Revisi UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mulai bergulir di DPR RI. Dalam rapat kerja perdana revisi UU Administrasi Kependudukan, muncul wacana menghapus keterangan agama dari KTP.
5 Menit Aja! Cek KTP Anda Sudah Dipakai Pinjol Atau Belum Sekarang Juga
 
Terkait ketentuan pencantuman agama, diketahui bahwa selama ini identitas agama dicantumkan secara tertulis dalam KTP. Dari temuan dan laporan sebagian anggota Komisi II, warga pemeluk agama minoritas di wilayah tertentu di Indonesia, kerap dipersulit ketika sedang mengakses pelayanan publik begitu diketahui oleh petugas tersebut agamanya berbeda. (asp)
Ketua Mahkamah Konstitusi  (MK) Suhartoyo

MK Tolak Gugatan Hapus Kolom Beragama di Kartu Keluarga-KTP

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan yang meminta agar kolom agama dihapus dari pencatatan kependudukan.

img_title
VIVA.co.id
3 Januari 2025