Kemendagri: Ormas Yang Tercatat di Kementerian Capai 139 Ribu

Rabu, 24 Juli 2013 - 00:52 WIB
Oleh :
Sidang Paripurna DPR
Sidang Paripurna DPR
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
Photo Mini 1

VIVAnews
- Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri, Andi Tanribali Lamo, Selasa 23 Juli 2013, menyatakan bahwa di Indonesia banyak sekali organisasi masyarakat (ormas).


Ormas yang terdaftar di kementerian saja, jumlahnya 139.957. Rinciannya, di Kementerian Dalam Negeri tercatatat ada 65. 577 ormas, di Kementerian Sosial ada 25.406 ormas, di Kemenkumham ada 48.866 ormas, di Kementerian Luar Negeri ada 108 ormas. 


"Belum lagi ormas-ormas yang tercatat di Kementerian Sosial, di Kementerian Kehutanan, dan lain-lain," ujar Tanri di Gedung DPR, Jakarta.
Baca Juga :
BYD Mampu Jual Dua Ribu Unit Mobil Listrik dalam Waktu Sebulan


Baca Juga :
Momen Prabowo Cek Pasukan Bersama Pangeran MBZ di Qasr al Watn
Jumlah itu, kata Tanri, baru yang terdaftar di beberapa kementerian. Belum termasuk ormas-ormas yang terdaftar di provinsi atau kabupaten/kota.

Baca Juga :
Ikut Perintah Prabowo, Hercules Janji Menangkan RK-Suswono

"Ada lagi ormas-ormas yang hidup pada tingkat kecamatan. Pecatatan itu menjadi penting. Kalau mereka berkumpul semua, luar biasa jumlahnya," kata Tanri.


Tanri mengatakan, UU Ormas yang baru akan punya peran penting untuk memperbaiki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 85 yang umurnya sudah lebih dari 30 tahun.


"Ini memang suasananya diciptakan berbeda. Zaman Orba, undang-undang ini masuk dalam paket Undang-Undang politik, menjadi kendala bagi Kemendagri dalam pengelolaan ormas," kata Tanri.


Tanri membantah kecemasan beberapa LSM yang berpandangan bahwa UU Ormas yang baru akan membatasi kegiatan ormas.

Menurut dia, justru UU Nomor 8 Tahun 1985 lebih memposisikan pemerintah sebagai alat kontrol.


"Di undang-undang yang baru lebih mendorong pada pemberdayaan. Di UU monor 8 Tahun 1985 pembubaran jelas dilakukan oleh pemerintah, di UU yang baru harus lewat pengadilan," kata Tanri.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Tanri mengatakan, UU Ormas yang baru akan punya peran penting untuk memperbaiki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 85 yang umurnya sudah lebih dari 30 tahun.
Halaman Selanjutnya