Survei: Harga BBM Naik, Salah Presiden SBY

Mahasiswa salat jenazah untuk Presiden.
Sumber :
  • VIVanews/Aji YK Putra

VIVAnews - Selama menjabat Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono telah empat kali menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Tercatat, kenaikan harga terjadi pada tahun 2005, 2008, 2012, dan tahun 2013 ini. Ternyata, keputusan yang sulit itu telah memperburuk citra SBY di mata masyarakat.

Menurut hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) berjudul "Politik Kebijakan BBM, BLSM, dan Efek Elektoralnya", terdapat pertanyaan pihak manakah yang dianggap publik paling pantas dipersalahkan atau bertanggung jawab?

Mayoritas responden menjawab: Presiden SBY. Setelah itu, publik menyalahkan parlemen (DPR). Sebanyak 44,52 persen responden survei menyatakan Presiden layak disalahkan atas kenaikan BBM bersubsidi, sementara 26,03 persen menyalahkan DPR RI.

Unggah Foto Menangis Greta Irene Luapkan Isi Hati, Sindir Gaga Muhammad?

Menurut Adjie Alfaraby, peneliti LSI, kedua pihak tersebut dianggap publik sebagai penanggung jawab utama kebijakan naik turunnya harga BBM.

"Meskipun Presiden SBY tidak pernah muncul dalam pengumuman kenaikan BBM dan selalu diwakili oleh menteri-menterinya, tapi tetap saja Beliau yang paling disalahkan publik," kata Adjie, di Kantor LSI, Minggu 23 Juni 2013.

Selain Presiden SBY dan DPR, partai politik juga mendapat imbas dari kebijakan tak populer ini.

Sebanyak 58,62 persen responden menyalahkan Partai Demokrat. Yang menunjuk partai lain sebanyak 15,52 persen, dan 28,86 persen responden menjawab tidak tahu.

"Penilaian publik adalah suatu yang logis mengingat Partai Demokrat adalah partai yang berkuasa. Jadi, wajar jika tumpukan kemarahan publik tetap mengarah kepada Partai Demokrat," kata Adjie.

Survei yang dilakukan oleh LSI ini menggunakan metode multistage random sampling dan pengumpulan data dari survei ini dilakukan pada 18-21 Juni 2013. Jumlah responden dari survei ini sebanyak 1.200 orang dengan margin of error 2,9 persen. (kd)

ICMI Dorong Evaluasi Total Sistem Politik Indonesia: Makin Tidak Inklusif
Industri Tekstil Bandung

Industri Tekstil di Ambang Keterpurukan, Cak Imin Desak Pemerintah Cegah Gelombang PHK

Industri Tektil di Ambang Keterpurukan, Cak Imin Desak Pemerintah Cegah Gelombang PHK

img_title
VIVA.co.id
7 Juli 2024