Pendidikan Kini Jadi Awal Stratifikasi Sosial?
Jumat, 3 Mei 2013 - 06:12 WIB
Sumber :
- U-Report
VIVAnews
– Hari Pendidikan Nasional selalu diperingati tiap tahun tanggal 2 Mei 2013, berbarengan dengan tanggal lahir Ki Hajar Dewantara, Menteri Pendidikan Nasional RI pertama yang merupakan pelopor pejuang pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia sejak masa penjajahan Belanda.
Ki Hajar Dewantara pula yang mendirikan Perguruan Taman Siswa – lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan pada rakyat jelata untuk bisa memperoleh pendidikan seperti layaknya golongan bangsawan dan orang-orang Belanda pada masa pra-kemerdekaan RI.
Sampai saat ini Taman Siswa masih ada di Yogyakarta dan memiliki cabang di berbagai kota di Indonesia. Namun Rektor Universitas Sarjanawiyata Taman Siswa, Drs H Pardimin, mengungkapkan kekecewaannya dengan sistem pendidikan di Indonesia saat ini, dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Menurutnya, pendidikan saat ini melenceng jauh dari cita-cita Ki Hajar Dewantara.
“Ibarat orang miskin tak boleh sakit karena biaya berobat mahal, maka orang miskin seperti tak boleh sekolah tinggi karena pendidikan sekarang merupakan barang mahal,” kata Pardimin kepada VIVAnews
Baca Juga :
Sadis, Bung Towel Tetap Minta Shin Tae-yong Mundur Meski Timnas Indonesia Menang Lawan Arab Saudi
“Kalau seperti ini, maka pupus sudah harapan orang miskin menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi, karena perguruan tinggi milik pemerintah tak lagi berpihak kepada masyarakat miskin yang kian hari jumlahnya bertambah, bukannya berkurang,” kata Pardimin.
Taman Siswa mendorong negara memberikan pendidikan gratis bagi rakyatnya. Ia tidak setuju dengan anggapan kualitas pendidikan akan memburuk apabila digratiskan. “Kalau pemerintah punya anggaran untuk menggratiskan pendidikan, itu layak dicoba,” ujar Pardimin.
Stratifikasi Sosial
Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon juga mengkritik pendidikan di RI yang saat ini bagai menjadi awal dari stratifikasi (pembedaan) sosial di Indonesia. “Padahal konstitusi mengatur bahwa pemerintah atau negara harus menyediakan pendidikan berkualitas dan merata bagi setiap anak bangsa,” kata dia dalam catatan tertulis yang diterima
VIVAnews
.
Berkembangnya sektor swasta yang masuk ke ranah pendidikan, kata Fadli Zon, membuat negara seolah lepas tanggung jawab dalam memberikan pendidikan layak dan unggul. Akibatnya pendidikan cenderung menjadi industri untuk kepentingan bisnis, semakin pragmatis dan komersial.
“Kita bisa lihat dari adanya kebijakan Badan Hukum Pendidikan yang mendikotomikan sekolah negeri standar internasional atau bukan. Semua ini membuat proses pendidikan jadi wadah pemisah status sosial,” ujar Fadli Zon.
Untuk itu ia mengingatkan agar pendidikan jangan sampai menimbulkan kesenjangan sosial antara mereka yang mampu dan tak mampu secara ekonomi. Pendidikan di Indonesia harus bisa mencerdaskan dan memajukan semua anak bangsa, tanpa diskriminasi.
Kesenjangan sosial dalam pendidikan ini terlihat dari tingginya angka anak putus sekolah. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh mengatakan ada 173 kabupaten yang hingga kini program wajib belajar 9 tahunnya tak tuntas.
Untuk itu Kemendikbud meluncurkan posko antiputus sekolah yang menyasar 173 kabupaten itu, termasuk yang terletak di daerah terpencil atau pulau kecil. Kemendikbud juga mengajak masyarakat umum untuk berpartisipasi menyukseskan posko antiputus sekolah itu.
“Kami ingin memastikan anak-anak Indonesia bisa melanjutkan ke jenjang SMP dan SMA,” kata Nuh. Kini sebagai tahap awal, pemerintah telah melakukan afirmasi dengan membangun 4.330 ruang kelas baru atau setara dengan pembangunan 1.516 sekolah baru. (umi)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
“Kalau seperti ini, maka pupus sudah harapan orang miskin menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi, karena perguruan tinggi milik pemerintah tak lagi berpihak kepada masyarakat miskin yang kian hari jumlahnya bertambah, bukannya berkurang,” kata Pardimin.
