Disebut WikiLeaks Danai FPI, Ini Jawab Polri

Anggota FPI
Sumber :
  • James Nachtwey/National Geographic

VIVAnews - Laman pembocor Wikileaks kembali menguak kabel diplomatik rahasia Amerika Serikat, tentang Indonesia. Salah satunya, terkait keterlibatan polisi dalam berbagai aksi kekerasan yang dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI).

Salah satu kawat menyatakan, mantan Kapolri, Jenderal Sutanto yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), pernah membiayai aksi demonstrasi FPI saat isu kartun gambar Nabi Muhammad mencuat, 2006 silam. Namun, akhirnya ia memutus pendanaan itu setelah insiden penyerangan ke Kedubes AS.

"Saat kami menanyai (kontak sumber AS) tentang dugaan Sutanto mendanai FPI, Yahya (Yahya Asagaf) mengatakan, kepala polisi itu menganggap FPI  berguna sebagai 'attack dog' ('anjing penyerang')," demikian ungkap kawat tersebut.

Masih menurut kontak tersebut, FPI berperan mengintimidasi. "Yahya mengkategorisasikan FPI sebagai alat untuk menghindarkan aparat dari kritik pelanggaran hak asasi manusia," demikian isi kabel tersebut. "Mendanai FPI adalah 'tradisi' Polisi dan BIN."

Dalam kawat yang lain juga disebut keterkaitan mantan Kapolda Metro Nugroho Djayusman dengan FPI. Namun, Nugroho membela diri dengan mengatakan, "wajar baginya, sebagai Kepala Polisi Jakarta, untuk memiliki kontak dengan segala macam organisasi," demikian informasi dalam kawat diplomatik itu.

Hasil Survei: 71,5 Persen Warga Dukung Naturalisasi Timnas Indonesia

Ia berdalil, kedekatan diperlukan karena pelepasan energi mendasar dari kelompok Islam, yang ditekan di bawah kepemimpinan Soeharto, bisa menimbulkan risiko keamanan.

Dikonfirmasi, informasi dalam Wikileaks tersebut dibantah Polri.  Kepala Bagian Penerangan Umum Polri, Komisaris Besar Polisi Boy Rafli Amar menegaskan, informasi yang dihimpun oleh Wikileaks tidak bisa  dipercaya. "Data Wikileaks tidak benar, tidak akurat, dan tidak didapat melalui fakta," ujar Boy Rafli di Jakarta, Minggu, 4 September 2011.

Boy mengatakan data yang dipublikasikan oleh Wikileaks sangat sumir dan hanya diperoleh berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah sumber yang tak dapat diketahui kebenarannya. "Ada-ada saja Wikileaks itu, tidak masuk akal," imbuhnya.

Apa yang dilakukan oleh Polri untuk meminimalisir berkembangnya kasus-kasus kekerasan yang berhubungan dengan FPI, dikatakan Boy selama ini berjalan dengan baik dan sudah sesuai prosedur hukum yang berlaku.

"Masyarakat sudah cerdas. FPI merupakan ormas yang berkembang di masyarakat. Polri institusi negara hubungannya sebagai mitra yang sifatnya positif untuk kepentingan bangsa," kata dia.

Terkait isu FPI ini ini, Komisi Hukum DPR akan memanggil Kepolisian Indonesia untuk dimintai keterangan. (adi)