"Pidato Kenegaraan Harusnya 17 Agustus"

VIVAnews - Sejarawan Asvi Warman Adam mengkritik pidato kenegaraan yang dilakukan Presiden. Namun, Asvi tidak mengkritik mengenai substansi pidato yang disampaikan, melainkan rutinitas pidato kenegaraan yang disampaikan tiap tanggal 16 Agustus, di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Menurut Asvi, selama era Presiden Soekarno, pidato kenegaraan selalu dilakukan tiap tanggal 17 Agustus. Kemudian, setelah Soekarno 'jatuh', Presiden Soeharto mengubah pidato kenegaraan menjadi tanggal 16 Agustus di hadapan MPR.

"Karena memang waktu itu Soeharto beranggapan sebagai mandataris MPR. Jadi Soeharto seakan membacakan pertanggungjawaban di hadapan MPR-DPR," kata Asvi, saat berbincang dengan VIVAnews, 17 Agustus 2011.

Asvi menyebut, Soeharto melakukan pidato kenegaraan di 16 Agustus sejak tahun 1968. Sedangkan, Soekarno melakukan pidato kenegaraan di tahun 17 Agustus hingga tahun 1966. "Di tahun 1967, saya tidak ingat apakah ada pidato kenegaraan," ucapnya.

Sedangkan, Asvi menilai saat ini Presiden bukan lagi sebagai mandataris MPR. Karena, sejak tahun 2004, Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum Presiden.

"Jadi seharusnya Presiden menjelaskan langsung mengenai kebijakannya kepada rakyat," ujar Asvi.

Asvi pun tidak mempermasalahkan tempat pembacaan pidato kenegaraan. Apakah itu dilakukan di Istana Merdeka, atau di luar Istana Kepresidenan. Karena, Soekarno pun beberapa kali membacakan pidato kenegaraan di luar Istana, antara lain di Gelora Bung Karno. 

Namun, untuk pembacaan mengenai RAPBN, Asvi menilai itu perlu dilakukan di hadapan DPR. "Karena kan APBN juga atas persetujuan DPR," jelasnya. (eh)